Perludem Ungkap Borok Big Data yang Kerap Dijadikan Propaganda Para Penguasa
Sebab itu, publik harus berhati-hati dengan klaim sejumlah elit politik di balik penggunaan Big Data untuk menunda Pemilu 2024.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/presiden-jokowi-dengan-luhut-binsar-panjaitan.jpg){kind=small}
lihat foto
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memunculkan wacana penundaan pemilu.
Menurut dia, usulan tentang penundaan pemilu 2024 didukung oleh banyak pihak, terutama para warganet di media sosial (medsos).
Klaim tersebut mengacu pada analisis big data perbincangan di medsos.
Menurut Cak Imin, dari 100 juta subyek akun di medsos, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persennya menolak.
"Big Data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada Big Data," kata Muhaimin dalam keterangannya pada 26 Februari 2022 lalu.
Belakangan, Luhut juga mengeklaim memiliki data aspirasi masyarakat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Luhut mengeklaim, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.
Selain Cak Imin dan Luhut, wacana penundaan pemilu juga didukung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Sejauh ini, enam parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Gerindra, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan menolak.
(*)
