Penundaan Pemilu dan Amandemen Konstitusi Adalah Agenda Jahat Terstruktur Kata YLBHI

TRIBUNPEKANBARU.COM - Isu penundaan Pemilu 2024 yang bergulir membuat heboh Indonesia beberapa waktu belakangan ini.

Anehnya, isu itu digulirkan oleh para elit-elit politik.

Bahkan isu itu diperkuat dengan adanya isu amandemen konstitusi.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan bahwa rencana penundaan pemilu dan amandemen konstitusi adalah agenda jahat.

Ini, kata dia, lantaran dilakukan secara terstruktur dan berdampak masif dalam konteks hak asasi manusia (HAM).

Hal ini disampaikan oleh Isnur dalam diskusi daring bertajuk 'Bunyikan Tanda Bahaya', Sabtu (19/3/2022).

"Rencana atau agenda penundaan pemilu dan amandemen konstitusi itu adalah agenda rencana dan program busuk ya. Agenda jahat karena benar - benar dilakukan terstruktur dan berdampak masif pada konteks hak asasi manusia," kata isnur.

Ia menganalogikan bahwa agenda penundaan pemilu sebagai agenda busuk dimana bangkainya sengaja dipertontonkan dan diperlihatkan secara terbuka lantaran jelas bertentangan dengan konstitusi, tapi tetap digembar-gemborkan oleh beberapa elite partai politik maupun tokoh.

"Rencana agenda busuk ini bau bangkainya itu sudah hadir di depan mata, dan ditampilkan secara terbuka," ungkapnya. 

Sementara itu, Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, menyebut wacana perpanjangan masa jabatan Presiden merupakan agenda besar dari oligarki.

"Kita sedang membicarakan suatu agenda besar dan kenapa oligarki ingin mempertahankan kekuasaannya. Itulah yang diincar dari oligarki. Mereka akan berusaha mempertahankan kenikmatan yang sekarang mereka miliki," kata Bivitri, Sabtu (19/3/2022).

Dia mengatakan bahwa dengan berada di kekuasaan, bisnis-bisnis baru yang digeluti para elite parpol maupun pengusaha akan dikerjakan dengan mudah.

"Bisnis mereka akan terkait dengan aktor-aktor yang sama," katanya.

Meski tidak menyatakan nama secara eksplisit soal siapa tokoh yang dimaksud, Bivitri yakin masyarakat sudah tahu.

Pasalnya, orang yang diketahui merupakan Luhut Binsar Panjaitan itu sudah bicara banyak di suatu kanal Youtube terbesar dan berbayar dengan mengatakan bahwa ada 110 juta netizen ingin perpanjangan masa jabatan Jokowi.

"Jadi kan terkonfirmasi dugaan yang selama ini sudah beredar soal terorkestrasi ini dengan sendirinya tanpa perlu berbicara terlalu banyak," pungkas dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul YLBHI: Penundaan Pemilu adalah Agenda Jahat yang Terstruktur.