Biden Sebut Putin Tak BIsa Tetap Berkuasa, Kremlin: AS Tak Memiliki Wewenang

TRIBUNPEKANBARU.COM - Rusia menolak pernyataan Presiden AS Joe Biden yang menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin tidak dapat tetap berkuasa.

Pasalnya, keputusan memilih presiden merupakan hak Rusia.

Juru Bicara Kremlin menegaskan Biden tak memiliki hak apapun dalam hal ini.

Pernyataan soal Putin tidak dapat tetap berkuasa itu disampaikan oleh Biden dalam pidato berapi-api yang mendorong negara-negara demokrasi dunia untuk bersatu mendukung Ukraina.

Meski begitu, Gedung Putih mengatakan Biden tidak menyerukan perubahan rezim di Moskow.

“Demi Tuhan, orang ini (Putin) tidak bisa tetap berkuasa,” kata Biden di akhir pidato di Warsawa, ibu kota Polandia, pada hari Sabtu (26/3/2022), sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Kremlin menolak pernyataan itu, dengan mengatakan AS tidak memiliki wewenang dalam masalah ini.

“Itu bukan (wewenang) Biden untuk memutuskan. Presiden Rusia dipilih oleh Rusia,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada Reuters.

Seorang pejabat Gedung Putih kemudian mengatakan bahwa Biden tidak menyerukan "perubahan rezim" di Rusia tetapi bermaksud bahwa "Putin tidak dapat diizinkan untuk menjalankan kekuasaan atas tetangganya atau wilayahnya."

Pernyataan Biden di Warsawa datang setelah tiga hari pertemuan di Eropa dengan G7, Dewan Eropa, dan sekutu NATO.

Pertemuan itu berlangsung kira-kira pada saat yang sama ketika roket menghantam kota Lviv di Ukraina barat.

Dalam pidatonya, Presiden AS juga membandingkan perlawanan Ukraina terhadap invasi Rusia dengan "pertempuran untuk kebebasan" anti-Soviet dan mengatakan dunia harus bersiap untuk "perjuangan panjang ke depan".

“Dalam pertempuran ini kita harus memiliki pandangan yang jernih. Pertempuran ini juga tidak akan dimenangkan dalam beberapa hari, atau bulan, ”kata Biden.

“Kita harus berkomitmen sekarang, untuk berada dalam pertarungan ini untuk jangka panjang.”

Dia juga menyebut konflik di Ukraina sebagai “kegagalan strategis” bagi Moskow dan menegur Putin atas klaimnya bahwa invasi tersebut berusaha untuk “mende-Nazifikasi” Ukraina.