Anggaran Gorden Anggota DPR Capai Rp 48,7 M, Sekjen DPR: Banyak Dewan yang Minta Ganti

TRIBUNPEKANBARU.COM - Rencana pengadaan gorden untuk 505 unit rumah jabatan anggota DPR yang total pagu anggarannya mencapai Rp 48,7 miliar bakal membuat masyarakat Indonesia melongo.

Pasalnya, duit dalam jumlah fantastis tersebut hanya dianggarkan untuk membeli goren baru.

Sementara saat ini, masyarakat Indonesia tengah mengalami kesulitan ekonomi. 

Hal itu diperparah dengan langka dan mahalnya minyak goreng dan solar. 

Ternyata anggaran puluhan miliar untuk gorden tersebut tidak didukung semua anggota dewan.

Sejumlah perwakilan fraksi menilai, pengadaan tersebut tidaklah urgen dan dapat disalurkan ke hal lain yang lebih penting.

"Kami sebenarnya lebih baik anggaran Rp 90 juta itu untuk hal yang lain lah. Soal gorden rumah itu kan tidak urgen, karena apa, gorden rumah itu yang ada hari ini memang masih bisa digunakan layak pakai," kata Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi saat dihubungi, Selasa (29/3/2022).

Menurut Baidowi, gorden yang ada masih bisa berfungsi untuk menutup pandangan dari luar, tidak ada pula kerusakan berarti pada gorden yang dipasang di rumah jabatan anggota DPR.

Terlebih, kata dia, tidak semua rumah jabatan ditempati oleh anggota Dewan sehingga gorden yang ada saat ini menurutnya sudah cukup.

"Kalau di rumah pribadi ya silakan lah mau gorden seharga Rp 100 juta, Rp 200 juta, ini kan gordennya menggunakan anggaran negara, saya kira enggak paslah ya," ujar Baidowi.

Anggota Komisi VI DPR itu pun mengusulkan agar anggaran tersebut dialokasikan untuk membeli barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya minyak goreng.

"Misalkan Rp 90 juta dialokasikan kepada anggota DPR untuk membeli minyak goreng murah untuk masyarakat, itu kan lebih bermanfaat pada hari ini menjelang Ramadhan karena kita tahu harga minyak goreng masih tinggi sekali," kata Baidowi.

Senada dengan Baidowi, anggota DPR dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf juga mengusulkan agar anggaran tersebut dialokasikan untuk menyalurkan minyak goreng murah kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi X itu mengatakan, DPR semestinya memiliki sense of crisis di tengah kesulitan yang dialami oleh publik.

"Soal besarnya anggaran, memang kita harus punya sense of crisis, sense of crisis kita apa, harga minyak goreng lagi mahal, perlukah kita mengeluarkan itu," kata Dede.