Anggaran Gorden Anggota DPR Capai Rp 48,7 M, Sekjen DPR: Banyak Dewan yang Minta Ganti

Ia juga menilai gorden yang ada di masing-masing rumah jabatan belum perlu diganti.

Jika ada perbaikan, menurut Dede, sebaiknya diperuntukkan untuk fasilitas yang lebih sering digunakan oleh penghuni seperti kompor atau pompa air.

"Kita berharap yang penting rumah dinas ini dipelihara dengan baik dan dipelihara dengan baik itu tentu bukan hanya tampilan, tapi fasilitas yang memang dibutuhkan sehari-hari," ujar Dede.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno pun menilai, anggaran pengadaan gorden sebaiknya digunakan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri lokal yang sedang bangkit pascaterdampak pandemi.

"Kalau untuk gorden rumah jabatan di Kalibata rasanya belum perlu untuk diganti. Saya kira anggota DPR bisa memahami jika anggaran gorden di rumah jabatan Kalibata dialihkan untuk membantu pemulihan ekonomi rakyat," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengaku, fraksinya belum pernah membahas pengadaan gorden tersebut.

"Kita belum pernah membahas, saya enggak ngerti background-nya apa. Belum (pernah membahas), orang politik (kok) bahas gorden," kata Ketua Komisi III DPR itu.

Baidowi mengamini pernyataan Bambang, ia mengatakan, terkadang pengadaan barang oleh Sekretariat Jenderal tidak diketahui oleh anggota Dewan.

Akibatnya, kata Baidowi, anggota Dewan yang menjadi sasaran kekesalan masyarakat.

"Ya memang kadang penganggaran di kesekjenan itu tanpa sepengetahuan anggota sehingga menyebabkan anggota yang di-bully. Kalau kami lebih baik itu ditunda sajalah," kata Baidowi.

Hal ini berbeda dengan pernyataan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar yang menyebut banyak permintaan anggota Dewan untuk mengganti gorden di rumah jabatan mereka.

"Sejak tahun 2020 memang banyak permintaan dari anggota Dewan kepada kesekjenan untuk penggantian gorden dan vitrase di rumah jabatan yang sudah sangat tidak layak," kata Indra, Senin (29/3/2022).

Indra menuturkan, pengadaan gorden di rumah jabatan anggota Dewan terakhir dilakukan pada 2009, artinya sudah 13 tahun gorden di sana tak diganti hingga kondisinya sudah tidak layak pakai.

Karena kondisinya sudah tidak layak, sebagian anggota Dewan pun memilih untuk mencopot dan membuang gorden di rumah jabatan mereka.

"Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya," ujar Indra.

(*)