Berita Riau
Fraksi PDI Perjuangan Harap Dua Pj Kepala Daerah di Riau Buktikan Netral Jelang Pemilu
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Riau berharap Muflihun dan Kamsol bersikap netral dan tidak punya kepentingan partai jelang 2024 mendatang
Penulis: Nasuha Nasution | Editor: CandraDani
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dua Penjabat (Pj) Walikota dan Bupati di Riau yang baru saja menjabat yakni Muflihun dan Kamsol, diingatkan PDI Perjuangan untuk bersikap netral dan membuktikan jika mereka tidak punya kepentingan partai 2024 mendatang.
Hal ini dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Riau yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Riau, Ma'mun Solikhin , menurutnya kedua Pj ini harus membuktikan kepada masyarakat jika mereka netral dan tidak punya kepentingan partai di tahun politik 2024 mendatang.
Sebagaimana isu yang bergulir, kehadiran dua Pj ini dikaitkan dengan kepentingan pemilu dan Pilkada 2024, tentunya ada yang mengkaitkan dengan partai penguasa saat ini PDI Perjuangan dan ada juga yang mengatakan dengan partai lain dalam koalisi Pemerintah.
Diakui Ma'mun Solikhin, asumsi yang dikembangkan selama ini dengan tidak selarasnya Gubernur dengan dua Pj itu asumsinya dimainkan pihak tertentu dan kepentingan partai 2024.
"Ini harus dijernihkan juga. Mereka clear tidak ada permainan politik di belakangnya, mereka harus membuktikannya harus independen,"ujar Ma'mun Solikhin kepada Tribunpekanbaru.com.
Dengan membuktikan bersikap independen saat jelang dan pada perhelatan Pemilu dan Pilkada, maka tentu itu juga menurut Ma'mun Solikhin sebagai cara meyakinkan Gubernur dan partai lain serta tokoh masyarakat Riau.
Saat disinggung mengenai peran PDI Perjuangan sebagai penguasa dan dianggap punya kepentingan dalam penetapan Pj Walikota dan Bupati, menurut Ma'mun Solikhin dalam koalisi pemerintah banyak partai dan banyak kepentingan partai, sehingga tidak hanya PDI Perjuangan di bagian Pemerintah.
"Kalau ada hubungan pejabat tertentu Pj dengan tokoh partai di PDI Perjuangan saya rasa wajar masyarakat Riau saling berinteraksi, namun yang perlu digaris bawahi,Pj harus bisa menampilkan sikap independen,"ujarnya.
Apalagi lanjut Ma'mun Solikhin, posisi Pj bisa dievaluasi. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dan pekerjaan tidak baik, termasuk tidak bersikap netral atau independen, bisa saja tidak dilanjutkan jabatannya.
"Belum tentu akan dilanjutkan Harus diperhatikan pak Uun dan pak Kamsol. Tugasnya Pj perpanjangan tangan Pemerintah. Jangan sampai ada pengembangan tidak netral, tentu nggak usah lagi menarik ke satu partai tertentu,"ujar Ma'mun.
Ma'mun juga menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Riau Syamsuar yang tetap melantik dua Pj tersebut meskipun bukan sebagai calon yang diajukan sebelumnya.
"Patut kita acung jempol jiwa besar pak Gubernur yang melantik dua Pj ini, artinya beliau taat dan patuh kepada atasannya, karena ada juga di tempat lain tidak mau melantik,"jelas Ma'mun Solikhin.
Sebagai bagian dari masyarakat Riau, semuanya di daerah harus mendukung Pj tersebut dan jangan sampai ada provokasi memperkeruh suasana.
"Pj yang dilantik dan diamanatkan fokus, nggak usah menafsirkan yang macam-macam. Fokus kerja mereka lebih berat dari sebelumnya,"jelas Ma'mun Solikhin.
(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)
