Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Alasan Sri Lanka Bangkrut, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe Jelaskan Situasi Lebih Serius

Kondisi perekonomian Sri Lanka bangkrut dan kemungkinan jatuh ke titik terendah. Perdana menteri Ranil Wickremesinghe sebut situasi lebih serius.

Editor: Ariestia
Ishara S. KODIKARA / AFP
Kondisi perekonomian Sri Lanka bangkrut dan kemungkinan jatuh ke titik terendah. Perdana menteri Ranil Wickremesinghe sebut situasi lebih serius. FOTO: Warga mengantre untuk membeli tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kolombo pada 11 April 2022. 

Pemerintah juga memiliki utang besar dengan negara-negara termasuk China, untuk mendanai apa yang disebut para kritikus sebagai proyek infrastruktur yang tidak perlu.

Sri Lanka berutang $6,5 miliar ke China dan keduanya sedang dalam pembicaraan tentang bagaimana merestrukturisasi utang.

Presiden Sri Lanka, Rajapaksa telah dikritik karena pemotongan pajak besar yang dia perkenalkan pada 2019, setelah ia berkuasa.

Akibat pemotongan pajak tersebut, Sri Lanka kehilangan pendapatan pemerintah lebih dari $1,4 miliar (£ 1,13bn) per tahun, menurut Menteri Keuangan Sri Lanka, Ali Sabry.

Kegagalan Panen yang Meluas

Pada tahun 2021, Sri Lanka mulai kekurangan mata uang asing dan menjadi masalah serius.

Pemerintah mencoba membatasi arus keluar dengan melarang impor pupuk kimia.

Rajapaksa menyuruh petani untuk menggunakan pupuk organik yang bersumber secara lokal.

Hal ini menyebabkan gagal panen yang meluas dan Sri Lanka tidak dapat mengekspor hasil pertaniannya.

Kegagalan panen ini berdampak besar pada perekonomian Sri Lanka karena mengekspor hasil pertanian adalah salah satu sumber pendapatan Sri Lanka.

Akibatnya, Sri Lanka harus menambah stok makanannya dari luar negeri, yang membuat kekurangan mata uang asingnya semakin parah.

Sebuah laporan IMF pada bulan Maret 2022, mengatakan larangan pupuk yang dibatalkan pada November 2021 juga telah merugikan ekspor teh dan karet, yang menyebabkan kerugian "berpotensi besar".

Siapa yang membantu Sri Lanka?

Ketika Rajapaksa masih berkuasa, pemerintah sedang mencari pinjaman darurat sebesar $3 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) sehingga dapat membayar.

IMF mengatakan pemerintah harus menaikkan suku bunga dan pajak sebagai syarat pinjaman apapun, dikutip dari Indian Express.

Sumber: Tribunnews
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved