Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Rakor Gubernur se Sumatera di Riau

Rakor Gubernur se-Sumatera Dikritik Soal Isu yang Diangkat, Fauzi Kadir: Tak Ada Bela Masyarakat

Rakor Gubernur se-Sumatera digelar di Kota Pekanbaru mendapatkan kritikan dari politisi senior yang juga ketua Partai Ummat Riau Fauzi Kadir

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Ariestia
istimewa
Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera digelar di Kota Pekanbaru mendapatkan kritikan dari politisi senior yang juga ketua Partai Ummat Riau Fauzi Kadir, menurutnya tema yang dibahas dalam forum tersebut tidak ada keberpihakan terhadap permasalahan rakyat saat ini. FOTO: Fauzi Kadir Ketua Partai Ummat Riau 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera digelar di Kota Pekanbaru mendapatkan kritikan dari politisi senior yang juga ketua Partai Ummat Riau Fauzi Kadir, menurutnya tema yang dibahas dalam forum tersebut tidak ada keberpihakan terhadap permasalahan rakyat saat ini.

Adapun tema yang dibahas dalam rakor tersebut, mulai dari rencana pembangunan Tol Trans Sumatera (JTTS), harga sawit, penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, hingga ke persoalan keamanan daerah.

Fauzi Kadir menilai banyak isu yang tentunya berpihak kepada masyarakat di pulau Sumatera saat ini yang harus dibahas di forum kepala daerah itu.

"Seharusnya Gubernur itu bicara bagaimana untuk melindungi rakyat, terutama soal penguasaan lahan oleh pengusaha, hak masyarakat terampas di sana, itu lebih berpihak kepada masyarakat,"ujar Fauzi Kadir.

Menurutnya dari tema yang dibahas tersebut, para Gubernur ini, sama dengan posisinya sebagai corong oligarki dan kepentingan Pemerintah pusat, sedangkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya hampir dikatakan nihil.

"Seharusnya dia bicara lahan rakyat yang dirampok oligarki ada yang lahan dijadikan HTI ada yang menguasai lahan, ada 1 juta lebih lahan ilegal yang harusnya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kesejahteraan hidupnya,"ujar Fauzi Kadir.

Karena dari beberapa tema yang diangkat dalam forum tersebut, menurut Fauzi Kadir semuanya kepentingan Oligarki, bukan kepentingan masyarakat.

"Yang harus dipikirkan Gubernur itu seharusnya, bagaimana mensejahterakan masyarakat sehingga negara berdaulat, tidak ada penjajahan kepada rakyat lagi,"ujar Fauzi Kadir.

Apalagi di Riau ini banyak persoalan di perusahaannya yang tentunya banyak merugikan rakyat sendiri, ini menurutnya harus disuarakan, karena persoalan yang sama juga dialami Provinsi lainnya di Pulau Sumatera.

"Makanya saya melihat, kalau dari tema yang dibahas itu, Gubernur ini cocoknya Litbang Perusahaan saja,"jelasnya.

Alangkah eloknya lanjut Fauzi Kadir bagaimana Gubernur ini mempermudah masyarakat di Sumatera yang saat ini banyak berhadapan dengan perusahaan, pengusaha hingga terjadi konflik di daerah akibat dirampasnya hak masyarakat itu sendiri.

"Lahan perusahaan ilegal itu bagaimana bisa dimanfaatkan masyarakat, sehingga ekonomi mereka terangkat dan negara akan kuat,"jelasnya. (Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved