Massa Unjuk Rasa di Kejari Kepulauan Meranti, Pertanyakan Kasus Korupsi Mandek dan Menumpuk

TRIBUNPEKANBARU.COM, KEPULAUAN MERANTI - Massa yang tergabung di ormas Laskar Muda Melayu Riau (LM2R) dan Aktivis Meranti serta mahasiswa PMII gelar aksi unjukrasa ke kantor bupati dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti, Senin (15/8/2022).

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan penanganan sejumlah kasus korupsi di Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangani Kejari mandek dan dinilai sengaja dibiarkan menumpuk.

Saat berada di Kantor Kejari Kepulauan Meranti, koordinator aksi, Jefrizal meminta kepada pihak kejaksaan di kabupaten termuda di Riau itu untuk tidak tebang pilih dalam penanganan hukum.

Menurut Ketua Umum LM2R itu, selama ini pihak kejaksaan di tanah jantan hanya menangani persoalan yang remeh-temeh atau persoalan yang kecil-kecil saja, sementara tidak untuk oknum pejabat yang tersandung ratusan hingga miliaran rupiah.

"Sebentar lagi hari kemerdekaan akan kita raih, semoga Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah 12 tahun dimekarkan segala persoalan dan kriminologi hukum bisa tuntas diselesaikan," kata Jefrizal.

" Menurut catatan sejarah kasus yang ditanggani hanya lah persoalan recehan katakanlah chip dari game high domino, kasus narkoba yang kecil-kecil, sementara berapa banyak berkas oknum pejabat di OPD mendap di dalam sana dan kami melihatnya sendiri datanya di Kasi Intel," kata Jefrizal.

Dikatakan saat ini setidaknya ada 30 berkas kasus penyalahgunaan pengggunaan APBD.

Namun dalam beberapa tahun terakhir kasus tersebut tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum.

"Ada 30 kasus penggunaan APBD yang kita lihat dan kita anggap ada calon yang berpotensi melakukan tindakan korupsi, namun dalam dua tahun terakhir tidak ada sedikit pun kepastian hukum yang diberikan oleh Kejari kepada masyarakat selaku pihak yudikatif," ujar Jefrizal.

Untuk itu pihaknya mempertanyakan supremasi hukum yang berlaku dan seperti apa penanganan kasus yang merugikan negara tersebut.

"Hari ini kami belum melihat, terakhir adalah kasus Misri Kadinkes Kepulauan Meranti, lainnya kami anggap recehan, namun kasus ratusan juta dan miliaran yang bergeming di setiap OPD seperti tidak tersentuh dan kami melihat bertumpuk ada di meja itu," urainya.

" Kami kira data itu sudah konkrit tinggal pihak Kejari meyakinkan bagaimana bekerja secara profesional kepada masyarakat, selain itu bobroknya kasus yang ditangani centang perenang, dan kami melihat prilaku Kejaksaan dalam hal melakukan penegakan hukum sangat miris dan kami berharap Kasi Intel yang baru ini lebih profesional lagi," ujarnya lagi.

Jefrizal berharap pihak Kejari Kepulauan Meranti lebih mengedepankan equality before the law dalam penanganan kasus

"Kami melihat 86 kasus didominasi oleh pihak di kejaksaan ini. Kami bukan menjustifikasi, namun analisa dan cerita masyarakat ada puluhan kasus dan mentok dan mandek tidak ada kejelasan, baik itu di OPD maupun yang menjadi aspirasi anggota DPRD" paparnya.

"Bahkan ini sudah dilaporkan ke Kejati, karena ketika persoalan dilimpahkan kemari tidak ada kejelasan apa-apa, dan selama dua tahun ini di lembaga kejaksaan kami menilai tidak pernah bekerja sama sekali untuk membuktikan bahwa dalam hal ini kejari itu punya power," ungkapnya.

Disebutkan Kejari Kepulauan Meranti lebih suka melahap kasus kecil yang melibatkan masyarakat ketimbang memproses kasus besar yang melibatkan pejabat.

"Penanganan kasus kecil tidak penting dan memberikan dampak signifikan, namun persoalan yang merugikan uang rakyat miliaran rupiah ini yang harus kita prioritas kan, inilah yang dinamakan rasa keadilan yang kita inginkan," ucapnya.

"Sekali lagi kami memberitahukan 12 tahun pemekaran kabupaten terjadi centang perenang kasus hukum, kejaksaan yang kami anggap koki nya persoalan hukum, namun dua tahun belakangan tidak pernah tersentuh sama sekali kasus-kasus besar," ulasnya.

" Kami berandai bahwa ada permainan besar besaran oleh oknum dan ada tikus luar biasa di dalam sini sehingga nilai kemerdekaan yang sebagaimana kita amanatkan yang kita proklamirkan tidak nyata bagi kami masyarakat Meranti," ucapnya lagi.

Dibeberkan bahwa ada puluhan kasus yang nilainya ratusan miliar di Kejari Kepulauan Meranti yang belum tersentuh hukum dan membeku berkasnya dalam ruangan.

"Kami nilai ini perlu dilakukan profesional yang lebih berkeadilan, ini suara kami dari masyarakat yang tanpa adanya intervensi," ucapnya.

"Wajar kami berkeluh kesah, untuk itu kami harapkan kepada Kasi Intel yang baru lebih profesional melakukan pekerjaan, karena saya melihat sendiri berkas yang ada menumpuk, makanya saya berani berbicara," ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan massa aksi lainnya, Moza menyampaikan hal yang serupa. Dia berharap ada perubahan signifikan terkait penanganan kasus yang terkesan tidak tebang pilih.

"Kami berharap Kejari menegakkan marwahnya. Kita juga tidak mau Kabupaten Kepulauan Meranti yang miskin dan sulit untuk mencari nafkah, bupati dan pejabatnya malah menganggarkan sesuatu yang tidak jelas arahnya," paparnya.

" Kami berharap apa yang kami sampaikan adanya transparansi dan tidak tebang pilih. Kami berharap ada warna baru gebrakan baru dari pejabat Kejari yang dilantik," ujarnya lagi.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kepulauan Meranti, Tiyan Andesta SH MH yang baru saja dilantik mengucapkan apresiasi kepada massa aksi.

Dikatakan pihaknya akan segera menyusun langkah program terkait adanya laporan terkait permasalahan hukum.

"Kita sampaikan apresiasi kepada L2MR sebagai corong masyarakat terkait penegakan hukum, saya belum menelaah secara mendalam apa saja persoalan hukum yang ada," ujarnya.

"Ke depannya saya bersama Kajari akan menelaah kembali terkait adanya indikasi kasus korupsi, kita juga akan berkoordinasi dengan Pidsus dan menyusun langkah yang lebih baik terkait laporan yang disampaikan kepada kami," pungkasnya.

( Tribunpekanbaru.com/ Teddy Tarigan )