Awalnya 250 Unit, Pemda Pelalawan Hanya Mampu Bedah 50 Rumah Warga Miskin Tahun Ini, Ini Penyebabnya

Sehingga sulit untuk direalisasikan dalam tahun ini secara menyeluruh.

"Kesalahan nomor rekening dan teknis penganggaran penyebabnya. Karena ini sifatnya bedah rumah atau rehab, bukan bangun baru. Selama ini kami membangun yang baru," kata Joko.

Kabid Bangkim Dinas PUPR Pelalawan, Syaiful ST menimpali, rencana awal program bedah rumah menyasar 250 unit di seluruh kecamatan. Hanya saja, permasalahan yang ditemukan tidak semudah dari yang diperkirakan.

Anggaran bedah rumah satu unit sebesar Rp 30 juta yang dialokasikan pada APBD dinilai tidak maksimal.

Sebab tidak ada kegiatan pendukung program ini seperti survey lokasi, pengecekan keabsahan lahan, pengajuan nomor rekening kegiatan, hingga penetapan penerima manfaat yang harus disahkan melalui Surat Keputusan atau SK.

Selain itu, lanjut Syaiful, proses bedah setiap rumah tidak sama dan pasti membutuhkan besaran biaya yang berbeda juga.

Jika hanya dengan Rp 30 juta saja, hasilnya tidak ada maksimal dan tak bisa memuaskan warga penerima manfaat.

Proses pengerjaannya juga dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) secara swadaya dengan dana yang diberikan Pemda.

Ditambah lagi dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan mempengaruhi harga bahan-bahan bangunan.

"Ini yang menjadi kendala selama ini. Kita akan perbaharui program ini pada APBD perubahan. Karena harga bahan bangunan sudah pasti naik akibat BBM naik," tandas Syaiful.

Dinas PUPR memang belum menghitung secara rinci kebutuhan pasti untuk membedah satu unit rumah, namun dengan dana Rp 30 juta dipastikan tidak cukup.

Sehingga mereka menaikan bujet menjadi Rp 50 juta per unit yang dibedah. Angka itu dinilai sudah wajar untuk kondisi saat ini.

"Tapi melihat waktu yang tinggal sedikit, kami hanya mampu mengerjakan 50 unit bedah rumah dari awalnya 250 unit. Tapi anggaran ya kita naikan jari Rp 50 juta per unit," paparnya.

Beberapa anggota dewan memberikan pendapat berdasarkan pemaparan Dinas PUPR.

Sebagian meminta agar program bedah rumah ini dibatalkan seluruhnya dan dianggarkan kembali pada APBD 2023.