Pegawai Kemenkeu Disebut Iblis Setan, Stafsus Menkeu : Kepada Saudara Muhammad Adil agar Minta Maaf

TRIBUNPEKANBARU.COM, KEPULAUAN MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti kembali menjadi sorotan publik saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia.

Acara yang dihadiri Bupati Kepulauan Meranti itu bertempat di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) lalu.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman bersama Gubernur Riau Syamsuar.

Hadir juga kepala daerah penghasil migas dari seluruh Indonesia.

Saat itu Bupati M Adil sempat melontarkan pernyataan pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan pada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman.

Hal tersebut lantaran Bupati M Adil kesal merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima.

Ia menilai Kepulauan Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan US$ 100 per barel.

Namun dikatakannya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60/barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023 mendatang.

Hingga saat rapat bersama Kemenkeu, Bupati Adil mengaku tidak bisa menyampaikan keluhannya.

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar per barel," ungkapnya.

Tidak sampai di situ Bupati M Adil juga merapat sampai ke Bandung untuk mengejar pihak Kemenkeu namun tidak juga bertemu pihak yang kompeten.

"Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan',"ungkap Adil.

Dalam video yang beredar, Bupati M Adil mulanya menjelaskan, bahwa pada tahun 2022, Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar.

Dengan hitungan harga minyak 60 dollar AS per barel.

Kemudian, dalam pembahasan APBD tahun 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi 100 dollar AS per barel.

"Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta," ungkap Bupati.

Menurut Bupati M Adil asumsi kenaikan jumlah produksi minyak Meranti pada tahun 2022 ada 13 sumur yang dibor dan di tahun mendatang bertambah menjadi 19 sumur.

"Ditargetkan produksi mencapai 9000 barel per hari, dan ini kenaikan yang cukup signifikan," sebutnya.

Bupati juga menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kepulauan Meranti.

"Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten," ujar Adil.

Pernyataan Bupati M Adil tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

Yustinus mendesak Bupati Kepulauan Meranti M Adil untuk minta maaf karena menuding pegawai Kementerian Keuangan sebagai setan dan iblis.

Hal itu disampaikan melalui video yang diunggah di akun twitter pribadinya (@prastow) dan mengatakan Bupati Kepulauan Meranti bersikap tidak adil.

"Kami keberatan dan menyayangkan perkataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kemenkeu iblis atau setan, ini sungguh ngawur dan menyesatkan," katanya dalam video itu, Minggu (11/12/2022).

Dirinya mengatakan bahwa seluruh pegawai Kemenkeu sudah bekerja menjalankan amanat Undang-undang terkait penghitungan DBH.

Bahkan data yang dipakai adalah resmi milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurutnya, DBH yang diberikan tidak hanya kepada daerah penghasil namun juga daerah sekitar dengan alasan pemerataan kemajuan dan kemakmuran.

"Kementerian Keuangan juga sudah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dana desa sebesar Rp872 miliar atau 75 persen dari APBD Meranti, atau 4 kali lipat dari PAD (pendapatan asli daerah) Meranti sebesar Rp222 miliar," terang Yustinus.

Oleh karena itu, ia mendesak agar Bupati M Adil mencabut perkataannya yang menuding pegawai Kemenkeu sebagai iblis dan setan dan segera menyampaikan permohonan maaf.

"Kepada saudara Muhammad Adil agar minta maaf secara terbuka dan mengklarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas," tegasnya.

Sebelumnya Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman saat pertemuan sempat menanggapai terkait asumsi DBH tersebut dan mengatakan Tim Teknis DBH akan menelitinya kembali.

Dia menyebutkan, pembagian DBH migas tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.

"Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang 100 dollar AS per barel, dengan rincian 85 persen ke pusat dan 15 persen kembali ke daerah," ucap Luky.

( Tribunpekanbaru.com / Teddy Tarigan )