Isu Reshuffle Kabinet, Menkominfo Johnny G. Plate Bantah Dirinya Mundur dari Kabinet Indonesia Maju

Djarot mengatakan sebagai anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi. Djarot menilai dua menteri itu tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yamg disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Ia mencontohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.

"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton. Padahal prinsipnya
adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ungkap Djarot.

Selain itu, Djarot juga mengungkit terkait kebijakan food estate yang sebagiannya dinilainya gagal.

"Ini kan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian untuk food estate, siapapun yang menginisiasi di depan tentang program food estate tapi Menteri Pertanian itu harus di depan," ucapnya.

Atas desakan yang dilontarkan Djarot itu, Johnny G Plate yang juga merupakan Sekjen Partai NasDem menyindir jika saat ini banyak pihak yang seolah-olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogatif rights presiden," kata Johnny.

Ia pun mengingatkan semua pihak agar tak membuat ruang diskursus politik menjadi bising tidak bermanfaat.

"Enggak usah lah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ujar Johnny.

Johnny juga mengungkapkan bahwa semua partai dalam Koalisi Indonesia Maju, termasuk NasDem, harus siap untuk direshuffle dari kabinet. Hal itu menurut Johnny karena reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Semua partai yang bagian dari anggota koalisi harus menerima bahwa yang menentukan kabinet merubah kabinet adalah hal prerogatif presiden," ujar Johnny.

Johnny menegaskan seorang menteri tugasnya untuk membantu presiden. Maka dari itu dirinya juga siap jika itu keputusan presiden.

"Secara pribadi apa lagi, kita di sini sebagai pembantu presiden melaksanakan kebijakan dan arahan presiden ya itu sepenuhnya ada pada presiden," jelasnya.

Kemudian Johnny juga mengatakan bahwa Nasdem terus berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. NasDem kata dia, akan terus konsisten terhadap komitmen penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet merupakan kewenangan prerogatif presiden.

"Sejak awal membangun koalisi memperjuangkan capres, memenangkan capres bersama-sama koalisi 2014 dan 2019 melaksanakan pembangunan negara bersama koalisi dengan baik," ungkapnya.

( Tribunpekanbaru.com / Tribunnews )