Ditawari Jadi Penasihat Partai Ummat Riau, Eks Gubernur Riau Annas Maamun Jawab dengan Candaan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Politisi senior yang juga mantan Gubernur Riau Annas Maamun ditawari bergabung Partai Ummat sebagai penasihat oleh Ketua DPW Partai Ummat Riau Fauzi Kadir, saat hadir di acara tasyakuran bersama sebagai Peserta Pemilu 2024.

"Kami tidak mengundang beliau tapi beliau datang sendiri untuk bergerak bersama Partai Ummat,"ujar Fauzi Kadir menanggapi kedatangan Annas Maamun.

Bahkan Fauzi Kadir juga menawarkan Annas Maamun sebagai posisi Dewan Penasihat DPW Partai Ummat, karena menurutnya langkah politik Annas Maamun cukup fenomenal dan perlu diambil.

"Kami tawarkan untuk menjadi ketua Dewan Penasihat di partai Ummat,"ujar Fauzi Kadir.

Menanggapi tawaran tersebut, Annas Maamun hanya jawab dengan candaan.

Bahkan dengan santai Annas Maamun mempertanyakan honor yang didapatnya bila jadi ketua Dewan Penasehat.

"Honornya berapa dulu, kalau besar bolehlah, kalau tidak ya mau gimana lagi,"ujarnya sambil bergurau.

Annas Maamun juga menyarankan kepada Partai Ummat untuk mengakomodir kepentingan masyarakat luas, yang saat ini membutuhkan pendampingan dan perhatian.

"Kalau partai Ummat ini mau maju, peduli dengan masyarakat,"ujarnya.

Kehadiran Annas Maamun di acara tersebut menjadi perhatian, bahkan menjadi objek rebutan pengurus dan kader Partai Ummat untuk mengabadikan foto bersamanya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Ummat Riau, Fauzi Kadir, mengatakan pihaknya bisa jadi peserta Pemilu karena ada rakyat yang menginginkan adanya satu kekuatan yang mengontrol kekuatan di DPR yang selama ini macet.

"Kami minta institusi betul-betul menciptakan pemilu yang bermutu, jangan belum Pemilu sudah tahu hasilnya, itu masalah," ujarnya.

Ia menuturkan, saat ini yang mendorong Partai Ummat adalah rakyat. Sebab, katanya, kalau Partai Ummat saja tak punya apa-apa.

"Inilah yang membesarkan Partai Ummat. Kalau pendidikan politik baik maka akan mendorong Partai Ummat maju ke depannya,"ujar Fauzi.

Ditanya mengenai wacana kebijakan Pemilu tertutup, Fauzi mengatakan ikut saja dengan aturan itu. Namun, katanya, perlu disoroti kalau kebijakan itu ada kepentingan orang tertentu.

"Itu yang harus dikawal bersama, itu tak bisa dibiarkan. Itu tak bisa diekspresikan secara maksimal kalau Pemilu tertutup," terangnya.

"Langkah ke depannya, kami akan mengurusi kelembagaan politik di daerah hingga tingkat kecamatan. Kemudian mengedepankan program kerakyatan," jelas Fauzi.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution )