PPDB di Riau Dipercepat, Dewan Minta Disdik Perhatikan Pemetaan Calon Siswa Baru

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Riau akan mempercepat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri tahun ajaran 2023/2024.

Di mana PPDB di Riau dilaksanakan tiga bulan sebelum ajaran baru dimulai. Hal ini dipercepat agar penerimaan PPDB tahun 2023 bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan.

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan, untuk persiapan PPDB SMA/SMK negeri di Riau mungkin bulan Maret 2023 sudah dimulai.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Karmila Sari, meminta Dinas Pendidikan Riau sepenuhnya memperhatikan pemetaan siswa yang akan lulus sekolah dan melanjutkan pendidikan.

Baca juga: CATAT! PPDB SMA/SMK Negeri di Riau Dimajukan, Maret Mulai Buka Pendaftaran

Baca juga: VIDEO: Dewan Sebut Gubri Syamsuar Gagal Soal Pendidikan Bila Tidak Bisa Selesaikan PPDB

"Apalagi sekarang Kadisdik Job Kurniawan masih Plt, artinya kan dua wewenang yang harus dikerjakannya. Sebagai Asisten II Pemprov Riau juga kan lingkupnya luas,"ujar Karmila Sari kepada tribunpekanbaru.com Jumat (10/2/2023).

Sebab itu ia meminta Kabid SMA di Disdik Riau harus memberikan perhatian khusus. Ia tak ingin kejadian misalnya soal akreditasi terjadi lagi.

"Jangan seperti kemarin, sayang juga masalah akreditasi ini. Pelajaran bersama agar tak terulang. Kasihan siswa-siswa,"ujarnya.

Karmila juga menuturkan, terkait wacana penambahan SMA negeri baru di Riau tak jadi karena terkait anggaran.

"Ada surat edaran dari Menkeu, dananya berkurang jadi tak cukup. Kalaupun sekolah baru kami fokus seperti sekolah taruna gitu yang dikedepankan," ujarnya.

Belum lagi, kata Politikus Golkar itu, sekolah swasta juga butuh siswa. Tambahnya, makanya diperlukan pembagian siswa antara negeri dengan swasta.

"Masyarakat maunya bagaimana pengeluaran di swasta tak terlalu besar dibandingkan sekolah negeri, harus berimbang juga. Sekolah swasta jangan lupa ada bantuan Bosda juga. Kalau semua mau diikutin kita kan harus melihat persoalan dana juga," jelas Karmila.

Kendati demikian, Karmila menuturkan terkait penambahan ruang kelas belajar tetap terus dilakukan. Pihaknya pun berupaya meminimalisir permasalahan yang ada.

"Supaya ketahuan mana yang kurang, koordinasinya juga nanti dengan Diskominfo. Agar data-data jelas, berapa dari sekolah negeri dan swasta yang lulus melanjutkan pendidikan. Ini harus betul-betul rapi. Artinya maping data harus jelas,"ujar Karmila.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution )