Partai Buruh Dukung Petugas Partai Sebagai Capres Tapi Ogah Berkoalisi Dengan PDIP
Pernyataan Saiq Iqbal itu dinilai inkonsisten oleh warganet dan dinilai jika Partai Buruh memainkan politik cari aman.
TRIBUNPEKANBARU.COM - Sikap Partai Buruh menuai kritik setelah memberkan sinyal dukungan ke Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP.
Namun, Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengaku tak akan berkoalisi dengan PDIP karena partai tersebut salah satu partai yang mendukung Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pernyataan Saiq Iqbal itu dinilai inkonsisten oleh warganet dan dinilai jika Partai Buruh memainkan politik cari aman.
Said Iqbal juga meminta semua pihak memilih calon presiden (capres) yang pro buruh dan kelas pekerja.
Padahal Ganjar Pranowo telah menetapkan UMP Jateng 2023 menjadi UMP terendah se Indonesia.
“Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Jadi partai buruh dan organisasi serikat buruh petani tidak akan berkoalisi dengan partai politik manapun,“ kata Said Iqbal dalam konferensi virtual, Sabtu (29/4/2023).
Meski begitu, Saiq menyebut, Partai Buruh hanya akan berkoalisi dengan calon presiden secara pribadi, bukan dengan partainya.
Sebab, menurut dia, dari sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi capres 2024, semuanya didukung oleh partai yang mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja.
Saiq mencontohkan, Ganjar Prabowo didukung sebagai capres oleh PDI-P, Anies Baswedan didukung Nasdem, kemudian Prabowo Subianto didukung oleh Gerindra dan PKB.
Semua partai itu, menurut dia, mengesahkan UU Cipta Kerja.
“Kacau semua itu partainya. Oleh karena itu kami akan dukung orangnya. tidak berkoalisi dengan partai politik,” ujar Saiq.
Jika nantinya partainya mendukung seseorang sebagai capres yang didukung parpol yang mengesahkan UU Cipta Kerja, Partai Buruh tidak akan mau diajak berkoalisi.
Partai Buruh akan tetap melakukan dukungan dan kampanye terhadap capres tersebut meski tak tergabung dalam koalisi.
“Konsekuensinya apa? Partai Buruh tidak akan tanda tangan di KPU kalaulah akan melakukan koalisi. Kita tidak akan tanda tangan di KPU. Kita bebas independen dengan pribadi capres,” ujar dia.
(*)
| Heran Jokowi dan Gibran Sulit Perlihatkan Ijazah ke Publik, Politikus PDIP: Apasih Susahnya? |
|
|---|
| Anggota DPRD Gorontalo Berulah, PDIP Ultimatum Para Kader: Pecat Wahyudin Moridu |
|
|---|
| Silfester Tak Kunjungi Dipenjara, PDIP Duga Loyalis Jokowi Itu di Sumber Solo |
|
|---|
| Menteri Nusron Bocorkan Mayoritas Tanah Indonesia Dikuasai 60 Keluarga, PDIP Tantang Naikkan Pajak |
|
|---|
| Deddy Sitorus Ucap Rakyat Jelata, Kini Giliran PDIP Didesak Nonaktifkan Kadernya Itu |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.