MEMBANGONGKAN! Aset Gedung dan Jembatan Pemprov DKI Dicatat Berukuran 0 Meter Persegi

TRIBUNPEKANBARU.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan pencatatan ganjil dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.

Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit berujar, pencatatan ganjil itu adalah aset fasilitas sosial dan fasilitas umum dicatat dengan ukuran hanya 0 meter persegi atau 1 meter persegi.

"Aset fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa gedung, jalan, saluran, dan jembatan dicatat dengan ukuran yang tidak wajar, yaitu 0 meter persegi atau 1 meter persegi," tuturnya, saat rapat paripurna legislatif Jakarta, Senin (29/5/2023).

Pencatatan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan ukuran tak wajar itu termasuk dalam persoalan penatausahaan penyerahan dan pencatatan aset yang tergolong tidak tertib oleh BPK RI.

Selain ukuran fasilitas sosial dan fasilitas umum tak wajar, pada persoalan yang sama disebutkan penerimaan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum belum dilaporkan semuanya oleh wali kota kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

"(Lalu), dua bidang tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah diterima dari pemegang Surat Izin Penguasaan Penggunaan Tanah senilai Rp 17,72 miliar berstatus sengketa," sebut Ahmadi.

Dalam persoalan yang berbeda, Ahmadi melanjutkan, bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) senilai Rp 197,55 miliar belum disalurkan.

"Bantuan sosial KJP Plus dan KJMU senilai Rp197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya," ungkapnya.

Berdasarkan laporan yang sama, terkait bansos, program pemenuhan kebutuhan dasar senilai Rp 15,18 miliar juga belum disalurkan.

Ahmadi melanjutkan, selain masalah soal bansos, terdapat persoalan dalam laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2022.

Persoalan kedua, yakni kelebihan pembayaran atas belanja dan denda keterlambatan dengan total nilai Rp 45,87 miliar.

Kelebihan pembayaran atas belanja Rp 11,34 miliar. Rinciannya, kelebihan perhitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai Rp 6,39 miliar.

Kemudian, kelebihan volume pengadaan barang/jasa sebesar Rp 4,06 miliar serta kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai Rp 878 juta.

Sementara itu, denda keterlambatan nilainya Rp 34,53 miliar.

Denda keterlambatan adalah sanksi yang dikenakan pemerintah kepada kontraktor atau penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Pemprov DKI mestinya menerima Rp 34,53 miliar dari kontraktor atau penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Namun, uang itu belum semuanya diterima Pemprov DKI sehingga menjadi catatan BPK.

"Sedangkan denda keterlambatan adalah senilai Rp34,53 miliar. Atas permasalahan tersebut telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp14,66 miliar," sebut Ahmadi.

Meski demikian, pada Senin ini, laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2022 memperoleh opini wajar tanpa opini (WTP) dari BPK RI.

Dengan perolehan tersebut, laporan keuangan Pemprov DKI secara berturut-turut memperoleh opini WTP hingga enam kali sejak 2017.

"Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang keenam kalinya," sebut Ahmadi.

Untuk diketahui, dalam rapat paripurna itu hadir Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.