DPRD Pekanbaru

Antisipasi Anggaran UHC Membengkak dan Nunggak di BPJS, DPRD Minta Siapkan di APBD Perubahan

Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos meminta pemko menyiapkan anggaran tambahan di APBD Perubahan 2023 untuk program UHC

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Nurul Qomariah
Istimewa
Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos meminta pemko menyiapkan anggaran tambahan di APBD Perubahan 2023 untuk program UHC. 

 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) Kota Pekanbaru, dikhawatirkan akan membengkak, pasca program ini dilaunching Jumat pekan lalu.

Sebab, akan banyak masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan diri, atau pindah fasilitas dari mandiri ke BPJS UHC (kelas III).

Sementara kuota yang disiapkan, tidak bisa mengcover semuanya.

Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos meminta, agar pemko segera menyiapkan anggaran tambahan, di APBD Perubahan 2023. Lalu usulkan secepatnya ke DPRD Pekanbaru, untuk dibahas segera.

"Dari awal kita janji support anggaran UHC ini. Namun tetap saja diantisipasi kekurangan anggarannya. Apalagi animo masyarakat tinggi ikut UHC sekarang," tegas Aidil Amri kepada Tribunpekanbaru.co m, Rabu (2/8/2023).

Sekadar diketahui, data yang diperoleh dari Diskes Pekanbaru, program UHC Pemko Pekanbaru disiapkan dalam APBD Pekanbaru 2023, sebesar Rp 41 miliar. Jumlah anggaran ini, untuk mengcover 160 ribu masyarakat.

Sejumlah legislator mengaku, dengan jumlah anggaran sebesar itu, akan bisa mengakomodir masyarakat Kota Pekanbaru, yang mendaftar di program UHC.

Hanya saja yang dikhawatirkan, akan ada masyarakat yang beralih fasilitas kesehatannya, dari mandiri ke UHC.

Apalagi bagi masyarakat yang menunggak di BPJS sebelumnya, atau KIS.

"Kekhawatiran ini perlu kita pikirkan juga. Nanti takutnya di tengah perjalanan terhenti, karena APBD tak sanggup membayarnya ke BPJS. Makanya jalan salah satunya, dianggarkan lagi di APBD Perubahan 2023 nanti," terangnya.

Disinggung apakah sudah ada diajukan Pemko anggaran UHC di APBD Perubahan?

"Memang sekarang belum ada. Kan Pemko baru mengirimkan draf KUA PPAS R-APBD 2024. Sementara draf KUA PPAS R-APBD Perubahan 2023 belum dikirim. Memang aturannya anggaran murni dulu, baru anggaran perubahan dibahas di DPRD," sebutnya.

Lebih dari itu, Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mengharapkan, agar program UHC ini, didukung dan dibantu juga pihak swasta. Tujuannya, agar UHC ini tetap berjalan di Kota Pekanbaru.

"Jadi ini kerja bersama. Jangan sampai UHC kota ini hanya bertahan satu atau dua tahun. Tapi selamanya, karena ini untuk masyarakat banyak," harapnya.

( Tribunpekanbaru.com / Syafruddin Mirohi )

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved