Masih Banyak Aset Cagar Budaya Dikuasai Instansi Lain, Bupati Siak Bawa Misi Ini di Rakernas JKPI X

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) X, Rabu (23/8/2023) Borsumy Heritage, kawasan Kota Lama, Semarang. Bupati Siak Alfedri dan Wakil Bupati Siak Husni Merza bersama sejumlah jajaran hadir pada kegiatan itu.

Sebelum memasuki sidang Rakernas, peserta JKPI mengikuti seminar internasional tentang world  heritage. Pematerinya Prof Dr Johanes Widodo, founder ICOMOS Singapura and Indonesia, Judi Wahjudin, Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbudristek, Mohammad Hijas Sahari, manager of the BEAM, george town world heritage incorporated dan Prof Dr Wiendu Nuryanti, guru besar arsitektur dan perencanaan UGM. Seminar ini dimoderatori Gaura Mancacaritadipira dari UNESCO. 

“Seminar ini menjadi pembuka wawasan bagi kami untuk memasuki Rakernas,” kata Bupati Siak Alfedri ditemui di lokasi Rakernas. 

Pada Rakernas JKPI X Semarang ini, Alfedri dan jajaran membawa misi untuk penyelamatan, pelestarian dan pengembangan aset heritage di Siak. Ia mendorong JKPI mempunyai peran penting untuk kemajuan cagar budaya di daerah peserta.

“Salah satu yang direkomendasikan dalam Rakernas ini adalah bagaimana aset heritage yang ada di daerah tapi dikuasai instansi lain atau perseorangan dapat diselamatkan serta direstorasi dan revitalisasi,” katanya.

Menurutnya saat ini masih banyak aset heritage yang tercatat dan dikuasai instansi lain, seperti instansi militer, bea cukai dan bahkan ada milik perseorangan.  Demi merestorasi dan merevitalisasi aset tersebut diharapkan  kehadiran negara melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan. 

“Supaya nanti aset ini dilist, dan sinergikan antar kementerian, sehingga bisa memantapkan daerah dengan kementerian terkait,” katanya.

Pengurusan aset heritage tidak hanya pada satu kementerian, namun lintas sektor antara Kementerian PUPR, Pariwisata, Kelautan dan investasi. Aset heritage di Siak yang berada di bawah instansi militer juga masih ada hingga saat ini. 

“Tadi banyak dibahas di seminar internasional bahwa bagaimana kolaborasi dari berbagai subsistem yang harus berperan di dalam pelestarian dan kemajuan cagar budaya. Kemudian lintas sektor juga harus berperan dalam pengembangan heritage ini,” katanya.

Alfedri memuji perjuangan kota Semarang yang berhasil merevitalisasi cagar budayanya sehingga menjadi hidup kembali. Lintas OPD Kota Semarang  membentuk Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya dan Kota Pusaka (BPKCBKP). Cara ini juga telah diadopsi Siak dengan membentuk Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya (BPKCBKP) Siak.

“Badan ini yang akan mengelola kawasan cagar budaya di Siak, perjuangan kita sama dengan Semarang yaitu berjuang untuk warisan world heritage. Kota pusaka ini sudah sewajarnya mendapatkan pengakuan internasional,” katanya. 

Aset heritage Siak dibagi menjadi tiga zonasi, yaitu zonasi kesultanan Siak, zonasi para datuk dan zonasi kolonial Belanda. Pecinan masuk ke dalam zonasi kesultanan. 

“Persamalahannya memang aset milik instansi lain dan perseorangan. Kalau itu benda cagar budaya tidak ada masalah juga, tetapi harus tercatat. Pemindahan statusnya aset melalui Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), apakah dipinah tangankan atau jualbelikan, tetapi harus tercatat,” katanya.

Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu mengatakan, Rakernas JKPI X Semarang ini diikuti oleh 73 kota/kabupaten peserta dan 11 kota kabupaten peninjau. 

“Kami juga mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih dalam menciptakan world heritage,” katanya.