Pengunduran Diri Syamsuar sebagai Gubernur Riau akan Diumumkan, Ini Harapan DPRD Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau akan mengelar paripurna untuk mengumumkan pengunduran diri Gubernur Riau Syamsuar besok, Kamis (5/10/2023).

Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho, mengatakan sesuai kesepakatan di Badan Musyawarah (Banmus) yang digelar Senin kemarin, diputuskan pengunduran diri Syamsuar akan diumumkan dalam paripurna besok.

"Melalui kesepakatan di Banmus maka pengumuman pengunduran diri Gubernur Syamsuar akan digelar Kamis besok," ujar Agung Nugroho.

Menurut Agung Nugroho setelah diumumkan di sidang paripurna, maka selanjutnya akan diusulkan ke Menteri Dalam Negeri untuk proses pemberhentian Gubernur Riau tersebut.

"Kami akan meneruskan surat pengusulan Pemberhentian Gubernur ke Mendagri, selanjutnya akan diproses nanti di Kemendagri,"ujar Agung Nugroho.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Syamsuar sudah melayangkan surat pengunduran diri sebagai Gubernur Riau kepada DPRD Riau.

Pengunduran diri Syamsuar ini sebelum masa akhir jabatannya Desember mendatang, ini disebabkan majunya Syamsuar sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Riau I.

Syamsuar akan masuk Daftar Caleg Tetap (DCT) yang diumumkan pada 4 November 2023 mendatang, sebagaimana diketahui memang sebulan sebelum DCT harus mengajukan surat pengunduran diri sebagai kepala daerah

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim mengatakan, meski boleh mengambil kebijakan, sebaiknya Syamsuar tidak melakukan itu. Alasannya, akan ada disharmonisasi pasca ditinggal Syamsuar.

"Ini soal etika saja. Boleh boleh saja, kalau dia mau melakukan itu. Tapi kan kalau kebijakan itu tidak cocok dengan pimpinan selanjutnya nanti malah menimbulkan disharmonisasi,"ujar Eddy Yatim.

Sebaiknya, kata dia, jangan membuat kebijakan yang bakal membuat ketidakcocokan di birokrasi.

Untuk itu, Ia minta tidak ada kebijakan-kebijakan yang membuat tidak nyaman.

"Ini kan belum berhenti, sudah mengundurkan diri tapi kan belum resmi berhenti. Untuk menjaga harmonisasi di pemerintahan, sebaiknya jangan. Boleh tapi masalah etika saja,"jelas politisi Demokrat ini.

Malah, tambah dia, akan ada politisasi. Sebab, sudah mundur masih melakukan mutasi, sehingga membuat ketidaknyamanannya dalam birokrasi.

"Kita berharap ditinggalkan dalam kondisi stabil. Secara aturan tidak ada larangan. Karena prosesnya belum berhenti, baru mundur,"ujarnya.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution )