Syamsuar Kumpulkan Kades Diujung Masa Jabatannya Jelang DCT, Dianggap Ada Nuansa Politik?

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mengumpulkan seluruh Kepala Desa (Kades) se-Provinsi Riau di Pekanbaru selama tiga hari terhitung 1-3 November ini.

Pertemuan yang dibungkus dalam kegiatan Rapat Kerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Desa itu dilakukan Gubri Syamsuar dalam hitungan hari akhir masa jabatannya. 

Tentu saja hal tersebut mengundang banyak pertanyaan dari berbagai kalangan.

Kegiatan ini tidak sedikit yang menganggap ada kepentingan politik Syamsuar yang maju sebagai Caleg DPR RI di Pemilu mendatang.

Ketua Komisi I DPRD Riau yang membidangi masalah Hukum dan Pemerintahan, Eddy A. Mohd Yatim mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya agenda tersebut.

Dikatakan Eddy Yatim, kegiatan itu berada di Dinas PMD Dukcapil yang menjadi mitra Komisi V membidangi masalah Kesra.

"Itu mitra kerja Komisi V. Jadi agenda pertemuan kepala desa se-Riau itu tidak ada di Komisi I. Namun sebagai wakil rakyat yang diberikan fungsi pengawasan," ujar Eddy Yatim.

Politisi Demokrat ini berharap kegiatan tersebut dapat dilakukan secara maksimal dan out put-nya pun benar-benar dirasakan kepala desa.

Jangan hanya sekadar kegiatan seremoni yang menghabiskan dana miliaran, dan memunculkan protes dari kepala desa seperti tahun lalu.

Eddy Yatim yang juga mantan Ketua Komisi V DPRD Riau itu mengatakan, dalam kegiatan tahun lalu, banyak kepala desa yang mengeluhkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepadanya.

Menurut mereka, tambah Eddy Yatim, acara itu hanya mendengarkan sambutan-sambutan, yang membuat jenuh sehingga banyak kepala desa yang meninggalkan tempat acara.

"Para kepala desa itu mengeluhkan, mereka ada yang datang jauh-jauh dari Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hilir dan lain-lain, sedangkan biaya transportasi yang diganti hanya Rp270.000, Padahal mereka sudah meninggalkan pekerjaan dan meluangkan waktu dan tenaga," jelasnya.

Namun apa yang didapatkan dalam pertemuan itu tidak sebanding.

Jadi kalau hanya untuk koordinasi tugas, maka menurut Eddy Yatim sebenarnya bisa secara zoom atau Pemprov Riau melakukannya melalui pemerintah kabupaten/ kota.

Tidak perlu dengan mengumpulkan ribuan kepala desa yang tentu kurang efisien dan efektif.

Untuk itu, Eddy Yatim berharap dalam kegiatan yang dilaksanakan ini, dilakukan evaluasi menyeluruh dan benar-benar dikaji asas kemanfaatannya.

Jangan nanti sampai muncul anggapan dari berbagai kalangan, kegiatan ini hanya bersifat pemubaziran saja tanpa out put yang jelas untuk pemerintahan di desa.

"Malah saya mendengar ada pihak-pihak yang memandang kegiatan ini bernuansa politis, karena dilakukan menjelang pelaksanaan Pileg. Pendapat itu kan bisa-bisa, namanya kita ini negara demokrasi, semua orang boleh berpendapat," jelas Eddy Yatim. (Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)