BPJamsostek Targetkan Tahun 2024 Sudah 70 Persen Pekerja Dilindungi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU --Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Sumbarriau menargetkan 70 persen pekerja dapat bisa dilindungi BPJS.

Hal ini disampaikan Eko Yuyulianda selaku Deputi Direktur BPJamsostek Kantor Wilayah Sumbarriau saat melakukan audiensi dengan Gubernur Riau, Edy Natar, Selasa (9/1/2024).

Dikatakan Eko Yuyulianda, selama tahun 2023 sudah hampir 50 persen dari masyarakat pekerja yang ada di Provinsi Riau sudah terlindungi oleh program jaminan sosial dengan menyalurkan manfaat lebih dari Rp1 triliun.

"Tahun ini kami menargetkan coverage share dari 2,3 juta masyarakat pekerja, angkatan kerja yang ada itu bisa terlindungi minimal di angka 70 persen. Sekarang ini baru di angka 50 persen, jadi harapan kami di tahun 2024 jumlah masyarakat yang pekerja itu sudah sampai 70 persen dari 2,3 juta," kata Eko.

Baca juga: BPJamsostek Sumbarriau Bayarkan Klaim Rp3,9 Triliun

Ia juga menyampaikan, pihaknya akan terus gencar mensosialisasikan terkait segala program dari BPJS. Terlebih program Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan sistem penjaminan kesehatan untuk memastikan setiap warga dalam memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.

Disampaikannya, program itu bisa berjalan lancar dengan ada kerjasama dan sinegritas yang solid kepada pemerintah daerah. Ia berharap Pemprov Riau dapat selalu mendukung pihaknya dalam melindungi masyarakat.

"Mudah-mudahan pada tahun 2024 Bapak Gubernur beserta jajaran pemerintah Provinsi Riau dapat terus mendukung program ini sehingga banyak masyarakat provinsi Riau yang terlindungi oleh program jaminan sosial tenagakerjaan," harapnya. 

Sementara itu, Gubernur Riau, Edy Natar menerima menerima audiensi tersebut Rumah Dinas Wakil Gubernur Riau, Jalan Sisingamangaraja, Kota Pekanbaru, Selasa (9/1/2024).

Di pertemuan itu, Gubri Edy Nasution memberikan arahan agar pihak BPJS Ketenagakerjaan tetap selalu aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat. Karena menurutnya, hal ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap program jaminan sosial yang ada.

"Semoga bisa lebih meningkatkan sosialisasi secara masif, sehingga banyak masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan yang tadinya tidak mau menjadi mau. Sehingga mereka bisa meneruskan kepesertaan itu secara mandiri, bukan lagi bergantung dengan subsidi pemerintah provinsi," tuturnya.

(Tribunpekanbaru.com/Alexander)