Jumlah Utang Indonesia di Pemerintahan Jokowi Membengkak, Didominasi ULN

TRIBUNPEKANBARU.COM - Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita, utang pemerintah per 29 Februari 2024 tembus Rp 8.319,22 triliun.

Membengkaknya utang Indonesia didominiasi utang luar negeri (ULN).

Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 66,13 triliun atau meningkat sekitar 0,8 persen dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Januari 2024 yang sebesar Rp 8.253,09 triliun. 

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39,06%.

Kemenkeu menyatakan, rasio utang yang tercatat per akhir Februari 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%.

Secara rinci, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,19%.

Hingga akhir Februari 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp 7.736,87 triliun.

Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).

Dalam laporan tersebut, SBN Domestik tercatat sebanyak Rp 5.947,95 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.797,16 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.150,79 triliun.

Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp 1.388,92 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp 1.044,37 triliun dan SBSN senilai Rp 344,55 triliun.

"Dengan aktifitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik," tulis Kemenkeu dalam laporannya, Kamis (28/3).

Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,81?ri utang pinjaman pemerintah hingga akhir Februari 2024 yang sebesar Rp 982,35 triliun.

Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 35,45 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 946,90 triliun.

Untuk pinjaman luar negeri juga telah dijabarkan oleh Kemenkeu sebagai berikut yakni pinjaman bilateral sebesar Rp 267,99 triliun, pinjaman multilateral Rp 581,99 triliun, dan pinjaman commercial bank sebesar Rp 96,91 triliun.

Kemenkeu mengatakan, pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.