Pilkada Serentak 2024, Skema Kekuatan Partai Non Parlemen di Pilkada Kampar 2024

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - KPU telah menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilu 2024. Partai yang berhasil meraih kursi juga sudah diketahui.

Khusus hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Kampar, sembilan partai berhasil meraih kursi. Sedangkan sembilan partai lainnya tidak lolos ke parlemen.

Berdasarkan pengamatan Tribunpekanbaru.com terhadap hasil perolehan suara Pileg DPRD Kampar yang ditetapkan KPU, berikut daftar kesembilan partai tersehut. Disertai jumlah perolehan suara dan persentase dari total suara sah.

1. Partai Perindo 8.047 suara (1,76 persen)

2. Partai Ummat 3.498 suara (0,77 persen)

3. PSI 3.366 suara (0,74 persen)

4. Partai Hanura 3.259 suara (0,71 persen)

5. Partai Gelora 2.261 suara (0,5 persen)

6. Partai Buruh 903 suara (0,2 persen)

7. PBB 606 suara (0,13 persen)

8. PKN 236 suara (0,05 persen)

9. Partai Garuda 52 suara (0,01 persen)

Berdasarkan data di atas, maka total perolehan suara partai non-parlemen sebesar 4,87 persen. Tak sampai 5 persen.

Sementara itu, KPU Kampar belum dapat memberi pernyataan apakah partai non-parlemen dapat mengusung paslon atau tidak. Meski berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tidak membolehkannya.

Ketua KPU Kampar, Andi Putra mengatakan, PKPU 18/2019 berlaku saat Pilkada Serentak 2020. PKPU itu belum dicabut dan masih berlaku sampai adanya PKPU yang baru.

Merujuk PKPU Nomor 18 Tahun 2019 seperti dilihat Tribunpekanbaru.com, Pasal 5 Ayat (2) dan (3) mengatur syarat pencalonan dari partai atau gabungan partai. Terdapat dua pilihan syarat pencalonan yang mesti dimiliki partai.

Pertama, minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD. Kedua, minimal 25 persen akumulasi perolehan suara partai dari total suara sah. Tetapi hitungan 25 persen itu hanya berlaku bagi partai yang mendapat kursi.

Ditanya soal aturan tersebut bermakna partai non-parlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD Kampar tidak boleh mengusung paslon, Andi belum bisa menjawab. Ia akan menjawabnya setelah PKPU untuk Pilkada 2024 disahkan.

"Kita masih menunggu juknis (petunjuk teknis) penentuan syarat dukungan partai untuk Pilkada Serentak 2024," ujarnya kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (23/4/2024).

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sihombing )