TERBUKTI ! Nyinyiran WALHI ke Pemprov Sumbar , Banjir Bandang Sapu Bersih Bangunan di Lembah Anai

TRIBUNPEKANBARU.COM - Nyinyiran Walhi pada Pemerintah Sumatera Barat akhirnya dibuktikan dengan terjadinya bencana banji bandang pada Sabtu (11/5/2024) .

Jika saja pemerintah mendengarkannya , maka bisa saja antisipasi sudah dilakukan sejak dini . Setidkanya minim korban jiwa dan kejadian bisa diminmalisir juga .

Namun , sayangnya nynyiran Walhi tidak didengarkan . Salah satunya adalah di lokasi Lembah Aanai . Walhi jauh-jauh hari sudah meminta pemerintah Provinsi utnuk melakukan penataan

Baca juga: Mayat Pria Ditemukan di Sungai Batang Kuantan Riau, Diduga Korban Banjir Bandang Sumbar yang Hanyut

"Beberapa pekan yang lalu itu kita rekomendasikan bahwa seluruh bangunan yang ada di Lembah Anai harus ditata ulang, karena sudah memakan sempadan sungai. Padahal dalam konteks bencana, mereka tidak menilai bahwa ada risiko bencana yang sangat tinggi di sana," ujar Kepala Departemen Advokasi Lingkungan Hidup Walhi Sumbar Tommy Adam seperti dikutip dari Tribunpadang.com

Walhi Sumbar menilai bencana yang melanda Sumbar pada Sabtu (11/5/2024) malam disebabkan oleh akumulasi krisis lingkungan.

Walhi menegaskan bahwa bencana yang terjadi bukan disebabkan oleh tingginya curah hujan. Curah hujan disebut hanya sebagai pemicu.

"Walhi punya pandangan khusus melihat konteks bencana ini, kita tak menyebutnya bencana alam, tapi bencana ekologis. Bencana yang terjadi karena akumulasi krisis lingkungan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat," kata Tommy.

Dari catatan WALHI, lanjut dia, selain dipicu curah hujan, penyebab utamanya ialah penggundulan hutan-hutan di daerah hulu. Kata dia, 10 tahun terakhir misalnya laju deforestasi sangat luar biasa di Sumbar.

Baca juga: FOTO: Kepala BNPB Kunjungi Lokasi Banjir di Sumbar

Tommy kemudian menyoroti banjir bandang yang terjadi di Lembah Anai, yang mana sejumlah bangunan tersapu oleh derasnya debit air dan material pada Sabtu (11/5/2024) malam.

Sebelumnya, Walhi  telah nyinyir menyuarakan soal bangunan-bangunan yang ada di sempadan sungai di Lembah Anai. Hanya saja, tidak ada tindakan dari pemerintah untuk menata bangunan di kawasan rawan bencana itu.

Pada rapat di Dewan Sumber Daya Air juga disebutkan bahwa sejumlah bangunan di Lembah Anai yang tidak sesuai tata ruang dan bahkan tidak memiliki izin. Padahal, katanya, dari konteks kebencanaan ini kawasan yang sangat tinggi rawan bencana.

"Kalau saya lihat konteks di Lembah Anai, sudah lama kita sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa risiko bencana di kawasan ini sangat tinggi, ini adalah kawasan cagar alam, hutan konservasi, taman wisata alam, kawasan hutan lindung yang berisiko tinggi terjadinya banjir bandang," tambahnya.

Baca juga: Pencarian Korban Banjir di Agam Sumbar, Korban Hilang Diperkirakan Hanyut Tidak Jauh dari Rumah

Tak Mengindahkan Mitigasi dan Minim Peringatan Dini Sebelum Bencana

Tommy Adam menuturkan, dua hal yang juga disoroti WALHI pada kejadian bencana ekologis di Sumbar beberapa hari yang lalu ialah tidak adanya upaya mitigasi dan minimnya peringatan dini dari pemerintah dan stakeholder terkait lainnya.

"Seharusnya ada upaya antisipasi, kemudian upaya mitigasi, memanfaatkan data-data hingga peta-peta yang disediakan. Bisa dilihat dalam bentuk digital, bisa diakses, bisa dilihat daerah atau lokasi yang rentan atau rawan terhadap bencana," kata Tommy.