Bupati Rohul Sukiman Hadiri Penyampaian LHP LKPP yang Dibuka Presiden Jokowi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PASIRPANGARAIAN - Bupati Rokan Hulu Sukiman turut menghadiri kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2023 dan Ikhtisar Lengkap Pemeriksaan Semester II 2023 di Jakarta pada Senin (8/7/2024) lalu.

Kegiatan yang berlangsung di Jakarta Convention Center itu dibuka dengan pidato kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Wapres RI KH Ma'aruf Amin.

Turut hadir pula sejumlah pejabat negara seperti, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersama dengan sejumlah menteri lainnya.

Hadir juga sejumlah pimpinan lembaga dan instansi di Pemerintah Pusat seperti, Ketua DPR RI Puan Maharani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan seluruh kepala daerah se Indonesia.

Ketua BPK Republik Indonesia Isma Yatun mengatakan, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Presiden RI.

Atas pertanggungjawaban laporan hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah pusat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

"Penghargaan ini merupakan yang kedelapan kali diraih oleh Pemerintah Pusat sejak 2016 silam," kata Isma.

Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya juga menekankan, kepada seluruh kepala daerah agar menggunakan keuangan daerah dengan baik dan bijak.

"APBD ini merupakan uang rakyat. Jadi, harus dipergunakan dengan baik dan bijak. Mengedepankan program memprioritaskan masyarakat dan berdampak kepada mereka," kata Jokowi.

Presiden RI juga menambahkan, kepada setiap kepala daerah agar bersikap terbuka dan transparan terkait penggunaan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah.

"Dengan demikian, kita sudah berkontribusi dalam menguatkan pondasi keuangan negara sebagaimana visi Indonesia Emas 2045," sampainya kemudian.

Terpisah, Bupati Rokan Hulu Sukiman yang hadir dalam kesempatan itu menerangkan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyatukan persepsi kepada seluruh kepala daerah.

"Khususnya, dalam pelaksanaan anggaran yang baik, transparan serta akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan," sebut Sukiman.

Sukiman juga memaparkan, Pemda Rokan Hulu selalu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dia menyebut, hal itu adalah buah kerja keras dan kordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan BPK.

"Dengan demikian dapat mewujudkan tatabkelola keuangan lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat," tandasnya. (Tribunpekanbaru.com/Syahrul Ramadan)