MA Kabulkan PK Saka Tatal , Maka Tujuh Terpidana Kasus Kematian Vina dan Eky Harus Dibebaskan

Rangkaian sidang yang dimulai pada Rabu (24/7/2024) berakhir dalam penandatanganan berita acara tepat setelah pemeriksaan Prof Mudzakkir selaku saksi ahli.

Namun, sidang itu tidak diputuskan secara langsung di PN Cirebon, tetapi bakal dilaporkan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Rizka Yunia ke MA.

Baca juga: Yahya Menangis Ceritakan Terpidana Kasus Kematian Vina, Mereka Masih Saya Lihat Duduk di Warung

Banyak Kejanggalan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Prof Mudzakkir, menjadi saksi ahli dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal.

Ditemui usai memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim, Mudzakkir tak menampik fakta di lapangan ketika ditanya terkait banyaknya kejanggalan dalam kasus tersebut.

Terutama sejak awal penanganan kasus Vina Cirebon hingga tujuh terpidana divonis penjara seumur hidup, dan Saka Tatal yang kala itu masih anak-anak divonis empat tahun penjara.

"Kalau menurut saya demikian," ujar Prof Mudzakkir saat ditemui di PN Cirebon, Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Kamis (1/8/2024).

Ia mengatakan, dalam persidangan itu mendengar peryataan pemohon mengenai seluruh rujukan dalam penanganan kasusnya dari pelapor.

Padahal, menurut dia, penyidik yang melakukan penyidikan dalam menjalankan tugasnya hanya mendelegasikan kehendak pelapor.

"Kalau dia (penyidik) mengabdi kepada pelapor, kan, repot, jadinya seperti ini, sehingga (harus) obyektif," kata Prof Mudzakkir.

Baca juga: Feri Tantang Aep Tak Pakai Masker Saat Sidang Kasus Vina Cirebon, Kebohongan Akan Terungkap

"Nah, menurut pendapat saya, pelapor boleh menuntut keadilan, tetapi jangan menuntut penyidik untuk tunduk kepada pelapor."

Pihaknya menegaskan, jaksa maupun hakim juga dilarang tunduk pada pelapor, karena asas prinsipnya ialah seseorang yang dijadikan tersangka harus fair serta bersifat trial.

Selain itu, proses peradilannya pun harus dilaksanakan secara adil untuk menemukan keadilan prosedural atau procedural justice.

"Itu salah satu bagian yang lainnya, dan PK diajukan supaya hakim dapat memutuskan berlakunya asas fair dan trial tersebut," ujar Prof Mudzakkir.(*)

( Tribunpekanbaru.com )

Baca juga: Paling Sadis Siksa Terpidana Kasus Vina, Ini Sosok Gugun Gumilar Anak Buah Iptu Rudiana