MK Putuskan Partai Non Seat DPRD Bisa Usung Calon, Bakal Muncul Poros Baru di Riau?

Sebelumnya, Partai Buruh dan Partai Gelora menggugat aturan terkait batasan partai politik tanpa kursi di DPRD dalam pengusungan pasangan calon (paslon) di Pilkada.

Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 40 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada).

Pasal tersebut berbunyi, "Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 persen (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Ketua tim hukum Partai Buruh dan Partai Gelora, Said Salahuddin, mengaku pihaknya dirugikan secara konstitusional atas keberlakuan pasal a quo.

Lebih lanjut, ia menilai, persyaratan pendaftaran pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol lebih berat daripada persyaratan pendaftaran pasangan calon dari jalur perseorangan.

"Paslon yang diusulkan parpol, berbasis pada perolehan suara sah. Sedangkan, paslon perseorangan berbasis pada dukungan KTP pemilih," ungkapnya.

Dalam petitumnya, Partai Buruh dan Partai Gelora meminta MK, menyatakan Pasal 40 Ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas".

Lalu, bagaimana dengan di Provinsi Riau dan Kabupaten Kota di Riau apakah ada peluang Bacalon yang muncul untuk memanfaatkan hasil putusan MK yang baru ini.

Apalagi di Riau sejumlah partai non parlemen atau tidak memiliki kursi bila berkoalisi bisa untuk mengusung pasangan calon.

Seperti di Provinsi Riau misalnya dan masih cair, sejumlah partai masih bisa berubah, jika ada partai yang menarik diri dari koalisi yang sudah jalan, maka bisa jadi muncul poros baru.

Begitu juga di Kabupaten dan Kota di Riau bisa jadi muncul pasangan baru yang diusung oleh partai non parlemen, sesuai dengan regulasi dalam putusan MK tersebut.

( Tribunpekanbaru.com /Nasuha Nasution )