Logistik untuk Pilgub Riau Mulai Dicetak, Ini Barang yang Dicetak Tahap Pertama

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau sudah mulai melakukan pencetakan logistik untuk Pilkada Gubernur (Pilgub) Riau, pencetakan logistik ini dimulai untuk tahap pertama dimulai 9 September 2024.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Riau Rusidi Rusdan, menurutnya untuk pemenang tender proyek pencetakan logistik sudah ditetapkan dan sudah dimulai proses pencetakannya.

"Pengadaan logistik tahap satu sudah dimulai dan sudah ada pemenang serta lokasi pencetakan," ujar Rusidi Rusdan kepada Tribunpekanbaru.com.

Menurut Rusidi Rusdan pencetakan bahkan sudah dimulai sejak 9 September kemarin di beberapa percetakan pemenang tender.

Adapun item yang pertama dicetak masuk dalam tahap pertama ini, mulai dari bilik pemungutan suara, kotak suara, segel, kabel tes, tinta, formulir Plano, formulir A4, DPC 1/2 Plano, DPC 1 Plano, Sampul kubus, sampul biasa, sampul formulir C hasil KWK.

"Ini baru tahap pertama, nanti baru tahap berikutnya, termasuk surat suara nanti terakhir," ujar Rusidi.

Baca juga: KPU Riau Harapkan Tiga Paslon di Pilgub Riau Memenuhi Syarat Pencalonan Setelah Perbaikan

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau memiliki pandangan sendiri terkait kerawanan di Pilkada serentak di Provinsi Riau. Pandangan mereka berbeda dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal ini dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Rusidi Rusdan, menurutnya kerawanan bagi mereka adalah soal pendistribusian logistik saat pemilu.

"Kalau pemetaan ada di Bawaslu, kalau kami pemetaan itu hanya untuk kerawanan pendistribusian logistik, mana yang rawan banjir, longsor, transportasi sulit dan pendistribusian payah itu yang kami petakan," ujar Rusidi Rusdan.

Memang dikatakan Rusidi, pelanggaran pemilu yang ditangani Bawaslu menjadi patokan pada pemilu lalu, namun KPU sendiri dalam hal ini tidak dalam posisi pengawasan namun pelaksana atau penyelenggara.

"Tetap dijadikan patokan pemilu sebelumnya, hanya saja kemarin pada saat peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) kami juga tidak diundang," ujarnya.

Rusidi menambahkan, Bawaslu memang indikator kerawanan pemilu bagi mereka adalah kecurangan mulai dari politik uang, intimidasi kekuasaan dan kerawanan lainnya.

"Hanya saja yang jelas, kami bersama penyelenggara, Pengawas dan Forkompinda dan Paslon sudah sepakat untuk menciptakan Pilkada damai di Riau," ujar Rusidi Rusdan. (Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)