DPRD Pekanbaru Ingatkan Lelang Sampah Jangan Sampai OTT KPK, Silakan Penegak Hukum Awasi Ketat

Jika hanya mengangkut sampah, dengan anggaran puluhan miliar yang diambil dari APBD Pekanbaru, maka itu tidak logis.

"Kenapa tidak pengangkutan sampah di serahkan ke masing-masing kecamatan saja. Lalu, untuk pengolahannya di TPA, baru memakai pihak ketiga. Itu kan baru solusi akal sehat. Kalau sama dengan tahun-tahun sebelumnya, itu mundur cara berpikir kita," terangnya lagi.

Karena ketidakwajaran ini, lanjut Roni Amriel lagi, pihaknya mempersilakan aparat penegak hukum mengawasi ketat proses lelang sampah tersebut.

Sebab, indikasi adanya dugaan permainan sangat kental, jika pengangkutan sampah saja menelan anggaran puluhan miliar.

Tidak itu saja, berkaca pengangkutan tahun 2024 ini, untuk dua zona hanya dikerjakan satu perusahaan.

Padahal tahun sebelumnya, dua zona dikerjakan dua perusahaan, yang notabene-nya juga mendapat rapor merah.

"Kami di Komisi IV, sudah mengagendakan memanggil DLHK Pekanbaru untuk hearing membahas ini. Namun sekarang karena beberapa OPD di Pemko sedang proses pemeriksaan KPK, maka kita tunggu sampai selesai. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini, kita bisa hearing," pintanya.

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi)