Beredar Kabar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka di KPK

Kubu Hasto kemudian melakukan perlawanan dengan melaporkan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan KPK yang menangani Harun Masiku, AKBP Rossa Purbo Bekti.

Rossa diadukan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Bareskrim Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, hingga digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Meski demikian, penyidikan perkara Harun justru semakin melebar. KPK belakangan menyatakan membuka peluang mengusut dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

Banyak pihak menduga Harun sengaja disembunyikan oleh pihak tertentu.

Tessa mengatakan, peluang penetapan pasal obstruction of justice terbuka setelah penyidik memeriksa istri terpidana kasus Harun sekaligus mantan kader PDI-P, Saiful Bahri, Dona Besari.

Kasus proyek jalur kereta DJKA

Tidak hanya kasus Harun Masiku, nama Hasto juga terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai konsultan, bukan elite PDI-P.

Namun, Hasto tidak hadir. Pengacaranya, Ronny Talapessy menyebut kliennya baru menerima surat panggilan dari KPK pada Jumat pagi.

Ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Hasto mengaku dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan perkara DJKA.

Hasto mengakui, dalam identitas pribadinya memang tertera sebagai konsultan karena pernah bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, kata Hasto di DPP PDI-P, Jakarta Pusat, 20 Juli 2024 lalu. ( tribunpekanbaru.com/kompas.com)