Besok KPU Kepulauan Meranti Gelar Pleno Penetapan Bupati dan Wabup, Undangan Sudah Disebar

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Rapat Pleno Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan terpilih akan digelar pada Kamis 9 Januari 2025 besok.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti, Katmuji, Selasa (7/1/2025).

Ia mengatakan penetapan tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Jadi rapat pleno nanti akan kita laksanakan pada Kamis di ballroom Grand Meranti Hotel pukul 14.00 WIB,” ungkap Katmuji.

Ia mengatakan rapat pleno tersebut mengundang seluruh pasangan calon bupati dan wakil Bupati peserta Pilkada Kepulauan Meranti, Bawaslu, partai politik peserta Pilkada dan stakeholder lainnya.

“Jadi seluruh stakeholder juga kita undang dan hari ini sudah kita sebar undangannya,” jelas Katmuji.

Ia menjelaskan segala persiapan telah dilakukan untuk pelaksanaan pleno penetapan mendatang.

Di mana pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Polres, TNI dan Pemkab setempat agar pelaksanaan nantinya bisa berjalan dengan baik.

“Segala persiapan sudah semua, karena nanti pada saat rapat pleno akan dilakukan pembacaan berita acara dan SK (Surat Keputusan) penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti terpilih,” pungkasnya.

Seperti diketahui Melalui lampiran D Hasil Paslon nomor urut 1 Asmar-Muzamil memperoleh suara terbanyak dengan 40,57 persen suara dengan jumlah 35.675 suara.

Disusul Paslon nomor urut 2 Mahmuzin Taher-Iskandar Budiman 32,62 persen dengan jumlah 28.687 suara.

Kemudian Paslon Nomor urut 4 Masrul Kasmy-Fauzi Hasan dengan persentase 18,69 persen dengan jumlah 16.645 suara dan terakhir Paslon nomor urut 4 Basiran-Yulian Norwis dengan persentase 7,87 persen  yaitu 6.923 suara.

Pasca itu, tidak ada gugatan perkara terkait perolehan suara Pilkada Kepulauan Meranti kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

(Tribunpekanbaru.com/ Teddy Tarigan)