DBD Tinggi, UHC Tak Pasti, Kisruh RSD Madani Tak Reda, Anggota DPRD Pekanbaru Sebut Ini Penyebabnya

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sejumlah persoalan di lingkungan Diskes Pekanbaru belakangan ini, selalu saja tak menemui jalan keluarnya.

Baik itu di Puskesmas, maupun di RSD Madani Pekanbaru.

Persoalannya mulai pelayanan untuk penanganan DBD, program UHC tak pasti di Faskes, hingga kisruh di internal RSD Madani Pekanbaru, sejak dipimpin Plt Direktur.

Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Doni Saputra SH MH menilai, persoalan itu muncul, selain banyaknya kepentingan di tubuh Diskes, Puskesmas dan RSD Madani, juga adanya rangkap jabatan di jabatan Asisten II Setdako Ingot Ahmad Hutasuhut, yang juga menjabat Plt Kepala Diskes Pekanbaru.

"Di Diskes itu ada program UHC, kegiatan DBD, stunting dan lainnya. Ngapain diberikan kepada pejabat yang sudah punya jabatan. Kan banyak terbengkalai," Doni Saputra kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (20/1/2025).

Sebagai contoh saja, tahun 2024 lalu kasus DBD di Kota Pekanbaru Diskes Pekanbaru mencatat sebanyak 459 kasus. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara untuk UHC, harus melalui birokrasi yang panjang, hingga harus dijamin pejabat, baru perawat RSD Madani mau melayani pasien UHC.

Kita minta Pj Wako segera meletakan orang yang membidang kesehatan jadi komando di Diskes. Apalagi dalam keadaan seperti ini (banyak warga susah berobat pakai UHC), memang pejabat yang membidangi kesehatan di situ. Ngapain Ingot di situ. Terlalu banyak jabatan yang dipegang, satu aja bermasalah," terangnya.

Doni Saputra yang juga duduk sebagai Anggota Komisi III DPRD ini mengaku, sangat tidak maksimal jabatan Kepala OPD dibuat rangkap. Apalagi OPD yang kegiatannya langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Kami Komisi III kemarin rapat dengan Diskes. Ingot mengutus sekretaris-nya. Alasannya mendampingi Pj  Wako. Itu salah satu banyaknya yang dikerjakan pejabat yang rangkap jabatan," paparnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).