Nasib Joko Widodo Usai Namanya Terseret Kasus Sertifikat SHGB dan SHM Pagar Laut

"Hal yang sama terjadi di Banten ya tetapi juga di Bekasi. Khusus untuk di Tangerang, Banten saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin," ungkap Sakti dalam siaran pers yang dikutip dari presidenri.go.id.

Sakti menambahkan bahwa pembangunan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan setiap pembangunan di ruang laut memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL.

Sebagai langkah awal, pihaknya telah menyegel konstruksi pagar laut tersebut dan kini sedang mengidentifikasi pemiliknya.

"Ya secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Sakti juga menyampaikan adanya sertifikat kepemilikan di dasar laut seluas 30 hektar yang diduga ilegal.

"Tadi arahan Bapak Presiden, satu selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara," tambahnya.

Sakti menegaskan bahwa penanganan permasalahan pagar laut ini akan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Intinya tadi saya laporkan begitu. Apabila tidak itu menjadi haknya negara karena itu sudah pasti terjadi abrasi. Tapi sisi lain karena kita sudah janji untuk mencabut, maka nanti secara bersama-sama dengan seluruh pihak supaya tidak salah juga," imbuhnya.

Langkah kolaboratif ini dianggap penting untuk memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Tentu saja publik menantikan ketegasan pemerintah untuk mengusut keberadaan sertifikat pagar laut yang jelas-jelas mencurigakan. (*)

( Tribunpekanbaru.com )