Sepi Pasien, Komisi III DPRD Sarankan RSD Madani Pakai Konsultan? Segera Panggil Dinkes dan Sekdako

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Manajemen RSD Madani Pekanbaru kini disorot banyak kalangan.

Termasuk DPRD Pekanbaru. Alasannya, rumah sakit plat merah itu, meski dilengkapi fasilitas medis mumpuni, namun sampai hari ini sepi pasien.

Agar kondisi sepi pasien ini tidak berlarut-larut, Komisi III DPRD menjadwalkan pertemuan dengan Diskes dan Pj Sekdako Pekanbaru, untuk membahas secara ril dan solusi kongkrit.

"Awal pekan kemarin kita sudah panggil RSD Madani Pekanbaru. Kita belum puas pemaparan direkturnya, tentang bagaimana mengembangkan rumah sakit. Makanya kita akan bahas masalah ini dengan Diskes dan Pj Sekda saja," tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Tekad Indra Pradana Abidin M Eng, Minggu (26/1/2025) kepada Tribunpekanbaru.com.

Dari hasil kunjungan lapangan dan laporan yang diterima Komisi III, Politisi PDIP ini mengaku prihatin dengan kondisi RSD Madani.

Apakah dengan kondisi sekarang, RSD Madani perlu menggunakan jasa konsultan rumah sakit, supaya hal-hal tersebut dapat dibuatkan manajemen strategiknya, serta semuanya itu perlu ada KPI (key performance indikator)-nya, maka ini yang akan disarankan nanti Diskes dan Pj Sekdako.

Terutama menyangkut kepuasan pasien yang sangat berharap selalu berinovasi, agar tidak ada pasien yang kecewa.

Sebab Komisi III sangat optimis, jika RSD Madani punya manajemen yang bagus, plus sama-sama dikawal dan punya niat yang sama, maka RSD Madani bisa menjadi kebanggaan masyarakat Kota Pekanbaru.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, harus dicarikan solusinya segera. Jika memang perlu konsultan, kita bisa cari. Toh, rumah sakit swasta saja bisa untung dan pegawainya kompak, kok RSD Madani punya alat lengkap, pasiennya makin menurun. Tentunya ada, yang salah," terangnya.

Ya, dengan kisruh dan kondisi manajemen RSD Madani yang dinilai kacau saat ini, beberapa pihak menyarankan Pj Wako Roni Rakhmat turun tangan. Sebab, hampir setiap hari ada saja permasalahan di rumah sakit tersebut.

Bahkan hingga kini dua komisi di DPRD Pekanbaru (Komisi I dan Komisi III), sudah memanggil hearing manajemen rumah sakit yang beralamat di Jalan Garuda Sakti Pekanbaru tersebut.

Dalam hearing Komisi III DPRD dengan Manajemen RSD Madani Pekanbaru kemarin, menyimpulkan beberapa catatan penting untuk kemajuan rumah sakit plat merah tersebut ke depannya.

Di antaranya soal manajemen strategi, gebrakan besar yang harus dilakukan dengan fasilitas lengkap, plus kenapa saat ini RSD Madani tidak ada pasien, kenapa pula Puskesmas enggan dan tidak merujuk pasien ke RSD Madani, dan lain sebagainya.

"Manajemen belum dapat menggambarkan kondisi sebenarnya ke kami pada hearing kemarin. Mereka hanya memaparkan secara global saja. Padahal hasil Kunlap kami Bulan November 2024 lalu, menemukan banyak kekurangan," tegas Tekad lagi.

"Awalnya kami berharap ada gebrakan besar yang dilakukan oleh manajemen RSD Madani, setelah Kunlap kemarin. Sebab, sudah banyaknya dana APBD Pekanbaru yang disalurkan ke rumah sakit tersebut," tambah Politisi PDI-P ini.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam hearing tersebut Manajemen RSD Madani memberikan paparan secara umum, mengenai kondisii saat ini. Termasuk situasi yang terbebani beberapa hutang terhadap pihak ketiga.

Selain itu juga, manajemen menyampaikan ada capaian peningkatan jumlah kunjungan pada bulan Januari 2025 ini, dibanding Januari 2024 tahun lalu.

Peningkatannya menurut manajemen bisa dikategorikan lumayan, yang merupakan efek dari shuttle car, yang sudah dimiliki RSD Madani untuk antar jemput pasien dari Puskesmas.

"Tapi kami Komisi III, belum melihat manajemen strategik dari RSD Madani ini (sebenarnya yang utama), agar tahu arah kebijakannya. Sebagai contoh target mereka dalam setahun, berapa kunjungan pasien, berapa pasien rawat jalan, berapa pasien rawat inap, berapa pasien untuk masing-masing poli, berapa pula pendapatan dari labor. Termasuk target dari ICU, PICU, ICCU, dan juga ruang OK serta lainnya," terang Tekad menjabarkan.

"Seharusnya, untuk mencapai target itu, harus tahu apa yang akan mereka lakukan, apa hambatannya, gimana solusinya, apa rencananya dan semua ini harus dianalisa per hari, per minggu dan per bulan," tambah Tekad lagi.

Setelah itu, Komisi I DPRD juga menggelar hearing dengan Manajemen RSD Madani Pekanbaru, Diskes, Asisten I dan BPK-SDM, Kamis sore (23/1/2025). Terkuak fakta mengejutkan soal mutasi ASN, THL dan dokter spesialis di rumah sakit milik Pemko Pekanbaru tersebut.

Kebijakan yang dikeluarkan pimpinan RSD Madani terbukti salah.

Ternyata, mutasi yang dilakukan Plt Direktur RSD Madani Pekanbaru Dedy Khairul Ray, terhadap 24 pegawainya melanggar aturan Surat Edaran (SE) BKN.

Dedy Khairul Ray selaku pimpinan yang baru melakukan mutasi, juga tanpa memberitahu dan melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Pekanbaru. Alhasil, BKP-SDM mendapatkan teguran dari BKN, karena tak menjalankan fungsinya.

"Sehingga kesimpulan hearing itu, Komisi I minta DK Mutasi dianulir. Pegawai yang dimutasi harus dikembalikan ke jabatan awalnya dalam waktu sesingkat mungkin," tegas Sekretaris Komisi I DPRD Pekanbaru Irman Sasrianto SH, yang memimpin hearing tersebut.

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi)