DPRD Pekanbaru Minta Disperindag Segera Lakukan Pendataan Sub Pangkalan LPG

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Komisi II DPRD Pekanbaru yang membidangi perdagangan, meminta Disperindag Pekanbaru untuk segera menjalankan instruksi pusat, terkait penjualan dan distribusi LPG 3 Kg.

Legislator menyarankan juga, agar Disperindag melakukan pendataan terhadap seluruh pengecer, yang nantinya bakal menjadi sub pangkalan LPG yang ada di wilayah Kota Bertuah.

Langkah ini perlu segera diambil, untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh gas LPG, serta mencegah adanya penimbunan yang dapat merugikan konsumen.Apalagi jelang memasuki bulan Ramadan.

"Perlu kami tekan kan di sini juga, pentingnya transparansi dan ketersediaan pasokan gas LPG, di tengah kebutuhan masyarakat yang meningkat. Terutama jelang bulan puasa. Makanya perlu pendataan yang akurat dan terkini, agar distribusi gas LPG berjalan lancar dan tepat sasaran," saran Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru Rizky Bagus Oka, Senin (10/2/2025) kepada Tribunpekanbaru.com.

Politisi yang tunak memperjuangkan kebutuhan pelaku UMKM di kota ini juga meminta Disperindag, untuk melakukan koordinasi dengan OPD terkait, dalam rangka memastikan kelancaran pendistribusian dan pengawasan terhadap distribusi LPG di tingkat pangkalan hingga sub pangkalan nanti.

Sebab, dengan koordinasi yang baik antara Disperindag dan OPD lainnya, diharapkan tidak akan ada masalah terkait pasokan gas LPG.

Baca juga: Rata-rata Pangkalan di Dumai Jual Gas LPG 3 Kg di Atas HET: Sudah Biasa

Baca juga: Takut Dilaporkan, Pengelola Pangkalan Gas LPG 3 Kg di Pekanbaru Ini Tak Berani Jual di Atas HET

"Apalagi kita tahu Pak Presiden Prabowo menginginkan, tidak ada lagi masalah LPG 3 Kg di masyarakat. Tentu di Kota Pekanbaru tidak separah di Pulau Jawa yang panjang antriannya di tingkat pangkalan. Kita apresiasi lah pihak terkait untuk hal ini," tambah Politisi Partai Gerindra ini lagi.

Di sisi lain, Rizky Bagus Oka juga menekankan, agar Disperindag tidak hanya fokus pada pendataan. Namun perlu meningkatkan pengawasan terhadap potensi penimbunan, yang dapat mengganggu kestabilan harga dan ketersediaan gas LPG di masyarakat.

Pendataan sub pangkalan LPG yang lebih rinci, diharapkan dapat mempercepat proses pengawasan dan distribusi gas LPG di Pekanbaru. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan gas LPG tanpa kesulitan.

"Jika ini bisa dilakukan segera, maka kita yakin tidak akan ada masalah di lapangan. Baik itu mengenai distribusi, maupun harga. Yang pasti, kita di DPRD juga akan intens mengawasi ini, termasuk laporan masyarakat," sebut Rizky Bagus Oka.

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).