Wabup Kuansing Berharap Satgas PKH Libatkan Pemkab Dalam Penertiban Kawasan Hutan

TRIBUNPEKANBARU.COM,KUANSING - Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Muhklisin berharap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melibatkan Pemkab Kuansing dalam melakukan penertiban di Kuansing.

Muhklisin juga berharap agar Satgas PKH tidak langsung menyita kebun sawit warga yang berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

"Kasihan masyarakat yang sudah terlanjur menanam bibit, barangkali mereka dapat bibit dari utang sana-sini," ujar Muhklisin, Minggu (6/4/2025).

Menurutnya lahan sawit yang luasnya di bawah dua hektar tersebut dibuka oleh masyarakat sebagai sumber ekonomi keluarga.

Ia khawatir penegakan aturan yang tegas dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

"Kami khawatir sumber ekonomi masyarakat kecil akan hilang, mereka tak lagi punya pendapatan untuk menghidupi keluarganya," ujar Muhklisin.

Ia tak menampik banyak kawasan HPT yang dibuka masyarakat untuk perkebunan sawit.

Sebab itu ia berharap ada kebijakan khusus pemerintah pusat untuk melepaskan lahan yang terlanjur dikuasai masyarakat.

"Bahkan kalau bisa yang dua hektar ke bawah itu dilepaskan saja statusnya," ujarnya.

Menurutnya, pelepaskan kawasan HPT memiliki efek domino yang positif terhadap perekonomian masyarakat.

Namun Muhklisin mendukung tindakan tegas Satgas PKH dalam menertibkan lahan HPT yang dikuasai oleh perusahaan dan mafia tanah dengan kedok koperasi.

"Mereka menguasai lahan minimal ratusan hektar. Masyarakat sekitar tidak dapat apa-apa,  bahkan pemerintah pun tidak dapat PAD dari situ. Tenaga kerja yang mereka ambil pun mayoritas dari luar Kuansing," ungkapnya.