SPMB Riau 2025, Dewan Pendidikan dan BPMP Tegaskan Integritas dan Transparansi Penerimaan Siswa Baru

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Menjelang dimulainya proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA dan SMK di Provinsi Riau, berbagai pihak menyoroti pentingnya pelaksanaan yang transparan, adil, dan bebas dari praktik curang.

Ketua Dewan Pendidikan Riau, Prof. Junaidi, dan Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Riau, Dr. Nilam Suri, menyampaikan komitmen dan langkah antisipatif untuk menghindari kekacauan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Komitmen ini disampaikan oleh Prof Junaidi dan Dr Nilam saat menjadi narasumber podcast "Ngobrol Asik" (Ngobras) yang dipandu langsung oleh jurnalis senior Tribun Pekanbaru, Syarief Dayan.

Menurut Prof. Junaidi, permasalahan klasik yang kerap muncul tiap tahun adalah membludaknya pendaftar di sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Hal ini kerap membuat pihak sekolah tergoda untuk menambah daya tampung di luar ketentuan.

“Kami terus melakukan evaluasi. Biasanya persoalan muncul karena masyarakat berebut masuk ke sekolah favorit. Akhirnya daya tampungnya tidak cukup. Ada sekolah yang bermain dengan menambah daya tampung, kami minta ini jangan terjadi lagi. Kalau daya tampungnya 300, ya 300, jangan ditambah,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya perhatian khusus dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah favorit agar persoalan yang muncul bisa segera diselesaikan. Dewan Pendidikan juga menyoroti praktik 'titip-menitip' yang masih marak terjadi dalam proses penerimaan.

“Persoalan penambahan kuota ini harus dimitigasi. Kami mengingatkan, jangan ada lagi istilah nitip-nitip, tidak ada penerimaan jilid satu, jilid dua. Masyarakat harus membaca dengan teliti ketentuan yang berlaku,” katanya.

Prof. Junaidi juga menekankan pentingnya sekolah menyediakan pusat informasi yang jelas untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran. Ia juga mengingatkan agar masyarakat di wilayah blank spot atau minim sinyal dilayani dengan solusi manual yang kemudian diinput ke sistem.

“Tantangan lain di daerah yang jauh dan blank spot harus dicarikan solusinya. Manual dulu, baru nanti diinput. Kalau ada yang blank spot, tolong komunikasikan ke kami, nanti kami bantu carikan jalan keluar,” jelasnya.

Menyoal keterbatasan daya tampung sekolah negeri, Prof. Junaidi juga mengimbau masyarakat tidak memaksakan diri. 

“Jangan paksakan semua harus masuk sekolah negeri. Silakan masuk sekolah swasta. Ada beberapa sekolah swasta yang sudah kerja sama dengan Pemprov Riau. Tidak bayar uang masuk karena sudah dapat BOS afirmasi,” ungkapnya.

“Jadi yang nggak lulus di sekolah negeri, jangan nangis-nangis. Silakan cari sekolah swasta yang kerja sama dengan BOSDA afirmasi dari Pemprov Riau,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Kepala BPMP Riau, Dr. Nilam Suri. Ia memastikan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan SPMB yang bersih, adil, dan akuntabel. BPMP berperan aktif memberikan pendampingan kepada dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kami lakukan pendampingan agar semua proses SPMB berjalan efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan tanpa diskriminasi. Termasuk menyusun juknis dan melakukan sosialisasi dengan berbagai media,” katanya.

Fokus utama sosialisasi, lanjut Dr. Nilam, adalah orang tua siswa kelas 9 yang anaknya akan melanjutkan pendidikan ke SMA dan SMK. Ia juga mengingatkan sekolah untuk tidak melakukan akal-akalan dengan memanfaatkan ruang laboratorium atau mushola sebagai ruang kelas tambahan.