Banyak Calon Siswa Tak Tertampung, Disdikbud Pelalawan Buka Posko Pengaduan SPMB Tingkat SMA

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pelalawan, Riau membuka posko pengaduan terkait polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat tahun 2025. 

Hasil SPMB tingkat SMA dan SMK diumumkan hari ini, Rabu (2/7/2025), secara serentak di seluruh Riau, termasuk Pelalawan. 

Disdikbud Pelalawan menilai polemik akan muncul setiap penerimaan murid baru tingkat SMA sederajat setiap tahunnya.

Banyak Calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, akibat kurangnya daya tampung saat ini.

"Posko pengaduan akan kita aktifkan mulai besok di kantor Disdikbud. Bagi orangtua yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri, silahkan melapor," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikbud Pelalawan, Leo Nardo kepada tribunpekanbaru.com, Rabu (2/7/2025). 

Warga yang ingin mengadu ke posko Disdikbud Pelalawan cukup membawa kartu pendaftaran saja. Untuk dokumen lainnya bisa menyusul dilengkapi.

Tujuan awal Disdikbud ingin menghimpun data siswa yang tidak tertampung terlebih dahulu.

Baca juga: Bagimana Nasib 1.341 Siswa dari 4 Sekolah di TNTN Selanjutnya? Ini Kata Disdikbud Pelalawan

Baca juga: Pendaftar Membludak Hari Pertama SPMB di SMAN 1 dan SMAN Bernas Pangkalan Kerinci

Ia menyebutkan, fenomena banyaknya calon siswa yang tidak tertampung paling banyak di Kota Pangkalan Kerinci. Jumlah kursi yang tersedia di sekolah negeri tidak cukup menerima calon siswa tamatan SMP yang ada.

Sehingga pendaftar yang melamar secara online membludak, bahkan dua kali lipat dari daya tampung seperti yang terjadi di SMAN 1 Pangkalan Kerinci. 

"Kita sadar SMA dan SMK itu dibawah provinsi, makanya kita ingin perjuangkan. Biar bagaimanapun mereka itu anak-anak kita, warga Pelalawan. Harus dipikirkan nasibnya," tutur Leo Nardo.

Diterangkannya, posko pengaduan dibuka selama satu pekan ke depan. Setelah data siswa yang belum diterima di sekolah negeri akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan untuk diambil langkah-langkah dan solusinya.

"Intinya jangan sampai ada anak-anak di Pelalawan yang tidak bersekolah karena daya tampung yang terbatas. Harus ada solusinya," pungkasnya.

(Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)