Hari Pertama Disdikbud Pelalawan Buka Posko Pengaduan SPMB SMA, Ada 10 Laporan Masuk

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Mulai hari ini, Kamis (3/7/2025) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pelalawan Riau membuka posko pengaduan terkait hasil Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. 

Pasalnya, dari pengumuman hasil SPMB tingkat SMA dan SMK pada Rabu (2/6/2025) lalu, banyak calon siswa yang tidak diterima.

Akibat daya tampung sekolah yang terbatas khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Pangkalan Kuras. 

Ada ratusan calon murid yang merupakan yang tidak bisa diakomodir di SMA negeri.

Alhasil mereka terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

"Sudah ada 10 laporan dari orangtua murid atau calon siswa yang masuk ke posko pengaduan kita. Ini hari perdana posko dibuka," ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikbud Pelalawan, Leo Nardo kepada tribunpekanbaru.com, Kamis (3/7/2025).

Baca juga: DPRD Pelalawan Dukung Disdikbud Dirikan Posko Pengaduan SPMB SMA, Carles: Ini Masalah Tahunan

Diterangkannya, kebanyakan calon peserta didik yang melapor tidak diterima di SMAN 1 Pangkalan Kerinci, SMAN Bernas, dan SMKN Pangkalan Kerinci.

Karena pendaftar di 3 sekolah ini membludak, padahal daya tampung sangat terbatas.

Sehingga siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak terakomodir. 

"Posko pengaduan kita buka selama satu minggu. Setiap hari pasti bertambah yang melapor ke kantor," tambah Leo Nardo.

Disdikbud Pelalawan membuka posko di kantor yang terletak di komplek perkantoran Bhakti Praja.

Baca juga: Bagimana Nasib 1.341 Siswa dari 4 Sekolah di TNTN Selanjutnya? Ini Kata Disdikbud Pelalawan

Calon siswa maupun orangtua murid cukup membawa kartu pendaftaran saja.

Agar semua calon peserta didik yang belum mendapatkan sekolah bisa didata. 

Selanjutnya jumlah siswa yang belum bersekolah itu dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, untuk dibicarakan langkah-langkah yang akan diambil.

Kemudian nasib mereka akan diperjuangkan ke Disdik Riau dan DPRD Riau.