Perambahan Hutan di TNTN

Perwakilan Massa Masuk Kantor Gubernur Riau, Dialog Penolakan Relokasi TNTN Dimulai

Pemprov Riau bersama aparat keamanan memanggil perwakilan massa yang demo menolak relokasi dari TNTN untuk melakukan dialog.

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Theo Rizky
Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio
PERTEMUAN - Pemprov Riau bersama aparat keamanan memanggil perwakilan massa yang demo menolak relokasi dari TNTN untuk melakukan dialog. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Setelah puas menyuarakan tuntutan melalui orasi berjam-jam lamanya, suasana mulai sedikit mereda. 

Pemerintah Provinsi Riau bersama aparat keamanan akhirnya memanggil perwakilan massa untuk melakukan dialog tertutup. 

Puluhan orang dipilih sebagai delegasi, terdiri dari perwakilan setiap kelompok warga, mahasiswa, hingga ibu-ibu yang juga ikut turun ke jalan.

Pertemuan berlangsung di Ruang Melati, lantai dua Kantor Gubernur Riau.

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Pelalawan Zukri Misran, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Syahrial Abdi, serta sejumlah pejabat penting dari unsur Forkopimda.

Hingga berita ini diturunkan, pertemuan antara perwakilan massa dan pemerintah masih berlangsung. 

Massa yang berada di luar gedung tetap bertahan, menunggu hasil keputusan sambil terus menyuarakan harapan agar relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dibatalkan. 

Diberitakan sebelumnya ribuan orang, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau.

Massa aksi menuntut beberapa hal dalam orasinya.

Baca juga: 1.560 Personel Amankan Demo Ribuan Warga Tolak Relokasi TNTN, Diimbau Tetap Damai dan Tak Anarkis

Baca juga: Baru Mulai Demo Tolak Relokasi TNTN di Depan Kantor Gubernur Riau Langsung Panas, Botol Beterbangan 

Berikut lima poin utama yang menjadi fokus perjuangan AMMP:

1. Tolak Relokasi, Warga Pilih Bertahan

AMMP dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap relokasi warga dari kawasan yang disebut sebagai bagian dari TNTN.

Mereka menegaskan masyarakat akan tetap bertahan di tanah kelahiran mereka yang telah lama ditempati.

2. Desak Pertemuan dengan Presiden dan DPR

AMMP meminta Gubernur Riau, Kapolda, Bupati Pelalawan, dan Kapolres agar memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia dan Komisi terkait di DPR RI, untuk membahas nasib masyarakat terdampak.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved