Ramalan Rocky Gerung: Perubahan Besar pada Kabinet Prabowo Usai 17 Agustus, Pengaruh Lama Diputus

TRIBUNPEKANBARU.COM - Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung memantik wacana panas menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia.

Ia memprediksi akan terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur kekuasaan nasional tak lama setelah 17 Agustus 2025.

Bukan sekadar reshuffle biasa, Rocky menyebut momen itu sebagai “radical break”, sebuah titik balik yang menurutnya bakal mengubah peta politik secara drastis.

Dalam istilah yang ia pakai, "radical break" mencakup lebih dari sekadar bongkar-pasang kabinet.

Ini adalah reposisi elite, bahkan pemutusan total terhadap pengaruh-pengaruh politik dari pemerintahan sebelumnya.

Bagi Rocky, inilah saat di mana kekuasaan tidak sekadar berganti tangan, tapi juga memutus tali warisan politik yang lama.

“Setelah 17 Agustus pasti ada radical break. Maksudnya saya mau bilang reshuffle nggak enak (terlalu biasa)."

"Saya pakai istilah yang agak absurd lah, radical break. Radical break itu, satu kejadian yang pasti menggemparkan, setelah 17 Agustus,” ujar Rocky Gerung dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa malam (5/8/2025) dilansir WartaKotaLive.com.

Dalam konteks politik, radical break merujuk pada perubahan fundamental dan mendalam terhadap sistem, struktur, atau ideologi yang ada.

Perubahan ini tidak bersifat bertahap atau moderat, melainkan drastis, cepat, dan sering kali mengguncang tatanan sosial, ekonomi, atau politik yang sudah lama mapan.

Baca juga: Sedih, Naik Motor Bersama Ibu, Bayi 3 Bulan di Mamuju Tewas Usai Ditabrak Mobil

Baca juga: Istri Oknum Polisi Ngaku Diancam Ditembak Suami Jika Melapor ke Propam, Aibnya Pun Dibongkar

Ia tidak menyebut secara spesifik bentuk peristiwa tersebut, namun akademisi itu mengisyaratkan kemungkinan terjadinya perombakan besar dalam struktur kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

Rocky menilai, pemicu terjadinya perombakan ini ditengarai keputusan Prabowo yang memberikan abolisi kepada eks Menteri Perdagangan Tom Lembong yang sempat dijerat kasus dugaan korupsi impor gula.

Serta amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto atas kasusnya yang terbukti melakukan suap sebesar Rp 400 juta kepada Komisioner KPU periode 2017–2022 Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkah Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW)

Dua kasus inilah yang melatarbelakangi terjadinya radical break.

Mantan dosen filsafat di Universitas Indonesia (UI) itu menyebut bahwa kasus yang menimpa Hasto dan Tom adalah “kasus pesanan” dari kekuatan tertentu.