Tunda Bayar Pemkab Siak 2024 Masih Rp205,67 Miliar, Berikut Rinciannya

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak masih memiliki sisa tunda bayar anggaran tahun 2024 sebesar Rp 205.676.346.595,41. Angka ini merupakan selisih antara tunda bayar yang telah dianggarkan dengan yang sudah dibayarkan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tunda bayar adalah istilah dalam pengelolaan keuangan daerah yang merujuk pada penundaan pembayaran atas kewajiban pemerintah, biasanya kepada pihak ketiga seperti kontraktor, penyedia jasa, atau pegawai, karena keterbatasan kas atau anggaran.

Bupati Siak Afni Z mengatakan, akibat tunda bayar ini membuat ruang gerak untuk menjalankan program jadi terhambat. Namun bagaimanapun, katanya, utang tetaplah utang yang mesti dilunasi dengan cara mengangsur.

“Karena itu kita efisiensi yang ketat, pelan-pelan kita bayar utang ini. Alhamdulillah dari seluruh utang sebelumnya kita sudah mengangsur sekitar 37 persen, dan sisanya masih besar,” ujar Bupati Afni, Minggu (10/8/2025).

Utang tetaplah utang. Bila tercatat di BKD, maka insyaAllah pasti kita bayar secara bertahap. Utang kami bukan hanya pada pihak ketiga, tapi juga pada pegawai sendiri. Luar biasa tumpukan utangnya,” ujar Afni, Minggu (10/8/2025).

Afni menjelaskan, sebagian besar utang tersebut sudah menumpuk sejak jauh sebelum dirinya dilantik pada 4 Juni 2025. Bahkan, ada tagihan utang tahun 2020 yang baru masuk ke mejanya.

Menurutnya, jika tidak dilakukan penyesuaian segera, keuangan daerah dikhawatirkan akan terganggu sehingga pembangunan untuk ratusan ribu warga Siak menjadi terhambat.

“Apalagi ironinya, ada yang dengan tega berharap Siak terus dalam kondisi terlilit utang. Kami tak akan menyerah dan yakin dengan kebersamaan, masa sulit ini bisa dilalui,” tegasnya.

Berdasarkan data rekapitulasi, berikut rincian sisa tunda bayar tersebut:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – Rp22.098.754.324
Dinas Kesehatan – Rp31.017.270.592,91
Dinas Pekerjaan Umum Tarukim – Rp68.277.592.329
Satuan Polisi Pamong Praja – Rp1.964.154.310
BPBD – Rp599.149.226
Dinas Sosial – Rp733.748.720
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB – Rp860.143.983
Dinas Ketahanan Pangan – Rp936.191.761
Dinas Lingkungan Hidup – Rp930.467.219
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil – Rp0
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) – Rp1.854.171.736
Dinas Perhubungan – Rp7.580.241.466
Dinas Komunikasi dan Informatika – Rp134.947.693
Dinas Koperasi dan UKM – Rp377.382.330
Dinas Penanaman Modal dan PTSP – Rp860.348.170
Dinas Pemuda dan Olahraga – Rp605.495.491
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan – Rp0
Dinas Perikanan dan Peternakan – Rp1.361.299.816
Dinas Pariwisata – Rp393.800.000
Dinas Pertanian – Rp1.085.055.935
Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Rp153.388.393
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi – Rp369.683.188
Sekretariat Daerah – Rp12.460.411.608
Sekretariat DPRD – Rp5.992.965.260
Bappeda – Rp203.266.420
Badan Keuangan Daerah – Rp7.683.692.092
BKPSDM – Rp115.653.642
Inspektorat – Rp1.489.425.113
Kecamatan Siak – Rp878.302.041
Kecamatan Sungai Apit – Rp795.816.334
Kecamatan Tualang – Rp324.617.049
Kecamatan Dayun – Rp387.397.332
Kecamatan Kerinci Kanan – Rp496.612.156
Kecamatan Bungaraya – Rp343.767.837
Kecamatan Sungai Mandau – Rp392.149.818
Kecamatan Kandis – Rp598.102.053
Kecamatan Koto Gasib – Rp393.437.961
Kecamatan Lubuk Dalam – Rp537.440.993
Kecamatan Sabak Auh – Rp346.695.845
Kecamatan Mempura – Rp790.956.782
Kecamatan Pusako – Rp225.586.840
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik – Rp690.954.048 

Total keseluruhan sisa tunda bayar tersebut mencapai Rp205,67 miliar atau 62,72 persen dari total kewajiban tunda bayar yang telah dianggarkan Pemkab Siak pada 2024.

(Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)