Hasil Hearing, Komisi I DPRD Pekanbaru Minta Disdukcapil Tingkatkan SDM ASN dan Pelayanan ke Warga

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi I DPRD Pekanbaru sudah menggelar hearing dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru.

Hearing ini fokus kepada permintaan peningkatan SDM ASN di lingkungan Disdukcapil, terutama yang berada di UPT Kecamatan, plus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang mengurus administrasi kependudukan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar dan di dampingi anggota Komisi I lainnya.

Sementara dari Disdukcapil, hadir langsung Kepala Disdukcapil Pekanbaru Irma Novrita beserta staf.

Dalam hearing tersebut, dewan menyampaikan berbagai keluhan masyarakat. Satu di antaranya jangan ada lagi antrean panjang, sistem pelayanan online, keterlambatan pencetakan dokumen, hingga kurangnya sosialisasi terkait prosedur administrasi kependudukan.

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan dasar yang diberikan Disdukcapil berjalan maksimal. Karena ini menyangkut hak dasar masyarakat, seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan lainnya. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena pelayanan yang lambat atau tidak tepat sasaran,” tegas Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Firmansyah Lc MH, Kamis (4/9/2026) kepada Tribunpekanbaru.com.

Disampaikan, khusus pelayanan di UPT Kecamatan, kini sudah banyak berbenah pasca seringnya masyarakat melapor, dan kepastian e-KTP siap setelah foto satu atau dua jam.

Namun yang mendaftar online, selesai e-KTP-nya maksimal 24 jam.

Sementara itu, Disdukcapil juga melaporkan tentang alat perekam di semua jecamatan.

Dari 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, hanya 3 kecamatan yang kosong alat perekamnnya, masing-masing Kecamatan Pekanbaru Kota, Lima Puluh dan Kecamatan Sail.

"Selanjutnya untuk blangko, ini menjadi kendala. Karena itu diambil di pusat. Disdukcapil Pekanbaru hanya dapat kuotakuota sedikit. Sementara permintaan banyak. Apalagi ada pembukaan CPNS, masuk Polri atau TNI. Bisa sehari 700 blangko," terangnya.

Karena administrasi kependudukan tersebut menjadi gak dasar, lanjut Politisi senior PKS ini, pihaknya meminta agar Disdukcapil terus berupaya melakukan perbaikan.

Termasuk dengan peningkatan sarana prasarana dan sistem digitalisasi pelayanan, agar tidak sering error.

Komisi I DPRD juga mendorong Disdukcapi, segera berkoordinasi dengan pihak terkait, baik di tingkat provinsi maupun pusat, untuk mengatasi hambatan tersebut.

“Kepuasan masyarakat harus menjadi indikator utama. Jangan sampai masyarakat datang jauh-jauh, tapi tidak dilayani dengan baik hanya karena alasan teknis. Ini perlu menjadi perhatian serius,” sebutnya mengingatkan. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).