Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Nasuha Nasution
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih mengatakan daerah harus menindaklanjuti pemberhentian PNS terlibat korupsi namun masih aktif.
Hal ini setelah adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) ditingkat pusat.
Dalam SKB yang didalamnya ada KPK, Kemenpan-RB, BKN dan Mendagri tersebut meminta kepada instan pemerintah dan pusat untuk menindaklanjuti hasil rilis yang dikeluarkan KPK terkait nama PNS yang sudah divonis namun masih aktif tersebut.
"Sebagaimana dalam jumlahnya ada 1.257 PNS terlibat korupsi namun masih aktif, dan sesuai surat bersama di pusat harus ditindaklanjuti segera," ujar Sri Wahyuningsih kepada Tribunpekanbaru Jumat (14/9/2018) saat mengisi acara di Pekanbaru.
Baca: 3 Bulan di Penjara, Berat Badan Pretty Asmara Turun 30 Kg: Inilah Makanan Para Narapidana
Sedangkan bagi yang sudah seharusnya tidak menerima gaji namun tetap menerima gaji maka sudah diatur dalam SKB tersebut juga harus mengembalikan gaji yang diterima selama ini kepada daerah.
"Harusnya kan 45 hari setelah tidak masuk maka tidak boleh lagi menerima gaji, jika memang ada yang menerima tentu akan diproses, "ujar Sri Wahyuningsih.
Terkait jumlah yang ditetapkan di pusat untuk PNS Pemprov hanya 10 orang sedangkan Kabupaten/Kota di Riau 180 orang. Namun data itu berbeda dengan yang ada di Provinsi jumlahnya mencapai 27 orang.
"Makanya kan di telisik lagi dan dilengkapi lagi karena yang ada di KPK itu kan belum lengkap. Makanya daerah diminta mendata dan menuntaskan semuanya," ujar Sri.
Baca: Tiga Pelajar Embat Ponsel Pengunjung Islamic Center Rohul, Satpam yang Menyamar Amankan Bukti
Pemerintah Pusat sendiri memberikan waktu kepada daerah hingga 2 Desember mendatang masalah ini harus tuntas. Semua PNS yang sudah dinyatakan bersalah dan tahanan koruptor wajib dipecat.
"Kesepakatannya 2 Desember semua harus tuntas dan dilakukan pemecatan sesuai keputusan bersama, "ujar Sri Wahyuningsih.
Sri Wahyuningsih juga mengharapkan tujuan dari ini bagaimana agar pelaksanaan jalannya pemerintahan di daerah dan pembangunan berjalan sesuai dengan target.
"Kita tata ini untuk pembangunan pemerintahan yang baik, jangan sampai ada lagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi, "jelasnya.
Baca: Ceritakan Pengalamannya Gadis Berkacamata Ini Sesegukan, Jujur Saya Sedih
Sementara Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan Kamis (13/9) Pemerintah Provinsi Riau sudah memproses 27 nama PNS Pemprov yang dinyatakan masih belum diberhentikan meski sudah menjalani hukuman Tipikor.
"Batasnya 2 Desember harus tuntas, karena ini susah menjadi hasil kesepakatan antara Mendagri Menpan dan BKN, " ujar Sekda.
Untuk jumlah yang hanya 10 nama dipilih KPK tersebut menurut Sekda pihaknya di daerah sudah mengupdate dan jumlahnya lebih dari itu.
"Dengan adanya SK itu ada percepatan, kami didaerah harus mensegerakan dan bagi yang tidak menjalankan tentu akan ada sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, "ujar Ahmad Hijazi.
Baca: Duh, Sejak Awal Pekan Harga Cabe di Dumai Makin Pedas
"Bagi kita Pemprov Sudah menyiapkan juga. Kemarin KPK juga mendampingi Kanreg untuk melakukan pengawasan di daerah," ujar Ahmad Hijazi.
Sebagaimana diketahui sebelumnya Seluruh Sekda dan Kepala BKD bersama Menpan-RB dan BKN serta Mendagri, KPK membahas masalah PNS yang masih aktif meskipun sudah menjalani hukuman akibat Tipikor. (*).