Baca tanpa iklan
"Jadi saya ingin menegaskan, bahwa kita tidak pernah akan mundur apabila ini sudah menyangkut mengenai sovereignity, kedaulatan, integritas wilayah Indonesia," tegas Retno.
Serahkan Petisi
Presiden Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda difasilitasi oleh perwakilan Pemerintah Vanuatu dalam kunjungan negara itu ke kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Jumat (25/1/2019).
Dalam pertemuan itu Benny Wanda menyerahkan menyerahkan petisi berisikan 1,8 juta tandatangan kepada Direktur Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet.
"Kami sedang mempelajari segala kemungkinan, tapi kami sudah melayangkan nota protes yang keras pada Vanuatu," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai Rapat Kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Baca: Selundupkan Pimpinan Papua Merdeka di Forum HAM PBB, Indoneia Protes Keras pada Vanuatu
Dalam pertemuan tersebut, kata Retno, Benny sempat menyampaikan beberapa hal terkait situasi di Papua.
Sementara, dari pertemuan dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa diketahui pihak KTHAM terkejut dengan kehadiran Benny yang tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.
Di sisi lain, kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM bertujuan membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.
KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.
Retno menilai, Vanuatu tidak memiliki iktikad baik terkait penghormatan atas kedaulatan wilayah negara Indonesia dengan memfasilitasi Benny Wenda.
Ia menegaskan, rasa saling menghormati kedaulatan wilayah suatu negara harus dijunjung tinggi dalam sebuah hubungan diplomatik.
"Karena kita ingat, salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah prinsip menghormati kedaulatan negara lain," kata Retno.
Retno menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam mempertahankan kedaulatan wilayah negara Indonesia.
"Jadi saya ingin menegaskan bahwa kita tidak pernah akan mundur apabila ini sudah menyangkut mengenai sovereignity, kedaulatan, dan integritas wilayah Indonesia," ujar Retno saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Melansir dw indonesia, Presiden Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda menyerahkan petisi berisikan 1,8 juta tandatangan kepada Direktur Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, pekan lalu.
Petisi tersebut berisikan tuntutan kemerdekaan dan permohonan kepada PBB untuk mengirimkan misi pencari fakta terkait dugaan pelanggaran HAM oleh Indonesia.
Menurut Benny Wenda, Ketua ULMWP, "hari ini (Jumat) adalah hari bersejarah buat saya dan rakyat Papua," kata dia. "Saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang belulang rakyat Papua Barat, karena terlalu banyak warga tak berdosa yang telah tewas terbunuh."