Di sisi lain, Komisi I DPRD Pekanbaru sudah 9 kali mbahas masalah ini dalam hearing dengan Apjaptel dan OPD terkait pemko.

Namun hasil yang didapatkan, tidak sesuai harapan.

"Kita sayangkan, hanya kerapian saja. Itu pun tidak berlangsung lama, sekarang semrawut lagi. Kelanjutannya juga sampai hari ini tidak ada,” ujarnya.

“ Setidaknya Pemko bekerja, menindak provider nakal, meski Kota Pekanbaru belum punya Perda. Karena sudah cukup menganggu dan makan korban. Posisi Apjaptel juga kita sayangkan tak ada. Hanya himbauan dan tidak ada tindakan apapun," terangnya.

Dengan sudah masuknya Ramperda ini, lanjut Sigit, pihaknya bersama Pemko Pekanbaru, akan membahas secepatnya.

Intinya, sebelum perda ini disahkan, diharapkan dari pemko ada kebijakan juga.

Jangan menunggu perda ini selesai, baru bertindak. Karena akan semakin banyak korban bisa berjatuhan.

"Nanti terjadi salah paham lagi, kita harapkan provider, untuk mengikuti aturan. Walaupun aturan ini belum ada Perdanya, tapi jangan sembarangan,” ujarnya.

“Kalau memang jaringan itu tidak terpakai lagi, tolong dibersihkan. Jangan berserakan," harapnya.

Kepada pemerintah, tambah Sigit lagi, segera membuat kebijakan, sembari menunggu perda disahkan.

Karena itu ada jangka pendeknya untuk mereda keresahan di tengah masyarakat,

Disampaikan lagi, bahwa saat ini provider makin banyak. Mereka hanya mengantongi izin dari pusat, sementara izin dari kota tak ada.

Hingga kini mereka baru mengajukan izin tanam tiang ke PUPR karena memakai badan jalan.

Tapi belum dikeluarkan, namun mereka tetap beroperasi. Harusnya dinas terkait menegur, jangan hanya diam saja.

"Situasi ini lah dimanfaatkan provider, dengan meminta izin dari oknum warga setempat, yang sebenarnya tidak ada pemasukan untuk PAD,” terangnya.

“ Termasuk juga kita sayangkan, mereka tidak ada memberi nomor pengaduan. Jika seandainya ada kabel jatuh atau semrawut, tiang tumbang, tak tahu mengadu nya kemana. Seharusnya dari Apjaptel, menyiapkan itu," tutup Sigit.

( Tribunpekanbaru.com / Syafruddin Mirohi )