kepengurusan partai politik;

mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;

sistem kaderisasi;

mekanisme pemberhentian anggota partai politik;

peraturan dan keputusan partai politik;

pendidikan politik;

keuangan partai politik;

mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik.

Pemerintah juga mewajibkan kepengurusan partai politik pada tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

(TRIBUNPEKANBARU.COM)