Bahkan, Kecamatan Mempura, satu-satunya kecamatan dengan utang signifikan, mencatatkan beban Rp790 juta yang juga belum dibayar.

Beberapa OPD mengalami mismatch antara jumlah utang dan anggaran pelunasannya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, misalnya, memiliki beban Rp1,73 miliar namun hanya dialokasikan Rp1,22 miliar.

Di sisi lain, sejumlah OPD seperti Dispora, Diskop-UKM, serta beberapa kecamatan seperti Dayun, Tualang, dan Kerinci Kanan belum merealisasikan pembayaran sama sekali meski anggaran telah disediakan.

“Kondisi ini menunjukkan ada ketidakseimbangan serius antara pelaksanaan kegiatan dan kemampuan fiskal daerah,” ujar seorang sumber di lingkungan Pemkab Siak yang meminta namanya tidak ditulis. 

Ia menilai tekanan anggaran tahun 2024 menjadi warisan fiskal yang membatasi ruang gerak belanja 2025.

Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Binsar Karyanto, dalam arahannya menyatakan  opini WTP adalah hasil penilaian atas kepatuhan dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.

Namun, ia mengingatkan, opini ini tidak berarti bebas dari persoalan likuiditas atau efisiensi belanja.

“WTP seharusnya tidak membuat pemerintah daerah lengah. Justru ini jadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara menyeluruh,” katanya.

Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Siak mengenai skema penyelesaian tunda bayar tersebut.

Penjadwalan ulang belanja dan prioritas pelunasan menjadi isu mendesak yang perlu dijawab dalam waktu dekat..

Rekap Tunda Bayar kabupaten Siak

1. Total hasil reviu: Rp333,35 miliar

2. Tunda bayar yang sudah dianggarkan: Rp245,87 miliar

3. Realisasi pembayaran: Rp47,45 miliar

4. Sisa utang Rp285,90 miliar

Penghargaan mungkin bisa dibingkai, tetapi tunggakan tak bisa disembunyikan.

Di balik gemilang piagam WTP yang kini terpajang di ruang kerja bupati, ada barisan anggaran yang belum dilunasi dan pelayanan publik yang bisa terganggu bila tak segera diatasi. 

(Tribunpekanbaru.com / Mayonal Putra )