TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau melalui komisi IV sudah mempertanyakan kesiapan Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai upaya antisipasi Karhutla.

Hal ini dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Riau Zulhendri, menurutnya dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, BPBD menjelaskan masih terkendala soal kesiapan anggaran.

"Kemarin kami komisi IV juga sempat RDP dengan BPBD Provinsi Riau, kami tanyakan kesiapan menghadapi musim puncak panas yang diperkirakan bulan 7-8, mereka banyak mengeluh masaalah pendanaan," ujar Zulhendri.

Menurut politisi Gerindra ini, kondisi ini memang harus menjadi perhatian yang serius, sehingga ada upaya mitigasi yang serius sebelum masuknya puncak musim kering di Riau.

Baca juga: Sumber Air Sulit Ditemukan saat Karhutla, BPBD Pelalawan Imbau Seluruh Perusahaan Isi Embung 

"Kami berharap tren Riau yang baik beberapa tahun terakhir dalam upaya pencegahan Karhutla, terus di tingkatkan, jangan terulang lagi kejadian luar biasa bencana asap di provinsi Riau,"ujar Zulhendri.

Maka dari itu, lanjut Zulhendri selain Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang menyiapkan anggaran, perlu juga anggaran dari pemerintah pusat apalagi status siaga darurat Karhutla di Riau.

 "Termasuk dukungan juga dari pihak swasta, bisa berbentuk bantuan anggaran dan lainnya,"ujarnya.

Baca juga: Total Luasan Karhutla di Riau Capai 140,68 Hektare, Terluas di Kabupaten Bengkalis

Zulhendri juga menyarankan, sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan Karhutla, Masyarakat Peduli Api (MPA) harus diaktifkan dan diberikan perhatian.

"Jika MPA di setiap desa belum aktif, segera diaktifkan, artinya ini kerja bersama mulai dari tingkat paling atas hingga masyarakat paling bawah dalam hal ini MPA,"ujar Zulhendri.

(Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)