Tak Hanya Pati, INILAH Daftar Pemerintah Daerah yang Menaikkan PBB Secara Siginifikan

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sejumlah pemerintah daerah kini merasakan amarah rakyat yang membara.

Kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara fantastis, bahkan mencapai ratusan hingga ribuan persen tanpa sosialisasi yang memadai, memicu gelombang protes yang meluas.

Adapun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah (bumi) dan/atau bangunan.

Sifat pajak ini adalah kebendaan, artinya besaran pajak ditentukan oleh nilai objeknya (bumi dan bangunan), bukan berdasarkan kondisi subjeknya (wajib pajak).

Dari Pati, Jawa Tengah, ribuan warga turun ke jalan, mengepung kantor bupati sebagai bentuk kekecewaan mendalam.

Sementara itu, di Jombang, Jawa Timur, kreativitas warga dalam menyampaikan protes tak kalah unik mereka membanjiri kantor pajak dengan pembayaran PBB menggunakan recehan uang koin, sebuah sindiran pedas terhadap kebijakan yang dianggap memberatkan.

Aksi-aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa kesabaran rakyat sudah menipis, dan gelombang perlawanan terhadap kebijakan pajak yang dianggap sewenang-wenang kini tengah bergulir di berbagai penjuru negeri.

Berikut deretan pemerintah daerah yang menjadi sasaran aksi protes warganya sendiri karena menaikkan PBB secara sepihak.

Baca juga: FAKTA-FAKTA Video Viral Pak RT Bersama Dua Perempuan di Atas Pelaminan

Baca juga: Kalau di Pati bisa, kenapa di Cirebon tidak? Warga Bergerak Tolak Pajak PBB Naik 1000 Persen

Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, gelombang protes menolak kenaikan PBB terjadi pada Rabu, 13 Agustus 2025 ditandai dengan gelombang demonstrasi ribuan warga Kabupaten Pati ke kantor Bupati Pati Sudewo.

Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sudewo kini juga terancam dimakzulkan setelah DPRD Pati menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membentuk hak angket setelah dilakukan rapat paripurna di Gedung DPRD Pati bertepatan dengan gelombang aksi demonstrasi yang digelar warga Rabu kemarin.

Bupati Pati Sudewo ngotot ogah mundur meski didemo warganya sendiri pada Rabu (13/8/2025) kemarin.

Demonstrasi yang diikuti ribuan warga yang berlangsung di Alun-alun Kabupaten Pati, seberang kantor Bupati Pati ini mengakibatkan 34 orang dari massa dan polisi jadi korban luka serta 11 orang ditangkap Polda Jateng.